Sintang (Suara Kalbar) -Persiapan hadapi pemilu 14 Februari 2024 dan pasca pelaksanaan pemilu. Pemerintah Kabupaten Sintang laksanakan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang, di Ruang Kerja Bupati Sintang, Rabu (17/1/2024).
Rapat ini dipimpin Bupati Sintang H. Jarot Winarno dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang.
“kita harus memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman dan lancar di Kabupaten Sintang. Kita harus memetakan potensi konflik dan kemudian mengatasinya dengan baik, ” kata Bupati Sintang.
Dikatakan Bupati, satu di antara kendala yang harus diatasi selama pelaksanaan pemilu 2024 adalah bencana banjir. Karena banjir bisa mengganggu proses distribusi logistik pemilu dan pelaksanaan pemilu.
“Saya mendapatkan informasi bahwa puncak musim hujan pada Januari dan Februari 2024. Ini harus diwaspadai dan diantisipasi. Beberapa wilayah yang sekarang sudah terjadi banjir seperti Binjai Hulu, jalur Ketungau, Kayan, Serawai, Ambalau dan Sintang,” lanjutnya.
Semenjak itu untuk mengantisipasi pelaksanaan kampanye terbuka yang akan dimulai tanggal 21 Januari 2024. Jarot mengajak masyarakat untuk memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia menyebut bahwa menyebarkan informasi hoaks juga bisa dipidana.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya netralitas ASN, TNI dan Polri pada pemilu serentak. Serta mencegah masyarakat untuk golput dan menggunakan hak pilih dengan nyaman dan damai.
“kaum milenial yang sudah memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya dan mengerti cara memilih. Kita juga pada 14 Februari 2024 nanti akan keliling ke TPS untuk melakukan monitoring. Saya berharap pemilu di Kabupaten Sintang bisa berjalan jurdil, aman dan damai,” pungkas Jarot.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
