Ketapang (Suara Kalbar) – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan se-Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya dalam membantu para petani untuk mendapatkan dana hibah dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
“Kami siap membantu petani sawit yang ada di Ketapang dalam mendapatkan dana hibah dari BPDPKS dalam hal peremajaan sawit,” kata Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Kalbar, Andreas Lani di Ketapang, Jumat (9/12/2022) melansir dari ANTARA.
Dia menjelaskan, pendampingan tersebut, seperti tentang bagaimana caranya mendapatkan dana hibah dari BPDPKS sebesar Rp30 juta per hektare dalam bentuk program PSR (peremajaan sawit rakyat), Sarpas (sarana dan prasarana) serta pengembangan SDM (sumber daya manusia).
Ia menambahkan, Pemerintahan Provinsi Kalbar ditargetkan oleh pemerintah pusat PSR seluas 47.000 hektare di delapan kabupaten dan kota, diantaranya sudah terealisasi 21 persen yakni rekomteknya 16.725 hektare dan penanaman 9.912 hektare.
Selanjutnya, Ketapang di tahun 2020 mempunyai target luasan peremajaan kelapa sawit sebanyak 1.500 hektare. Pertama kali yang memanfaatkan bantuan dari BPDPKS di Ketapang adalah koperasi unit desa (KUD) Mitra Usaha Desa Suka Mulya, Kecamatan Singkup dengan jumlah pengusulan sebanyak 129 pekebun.
Dari jumlah itu sebanyak 88 pekebun meliputi 88 kapling seluas 173.7557 hektare telah menerima dana bantuan peremajaan kelapa sawit, katanya.
“Karena masih rendahnya realisasi PSR tersebut, Sapras dan SDM di Provinsi Kalbar. Maka perlu kita melakukan kegiatan diskusi pada hari ini juga dengan tujuan supaya PSR, Sapras dan SDM di Ketapang bisa mengalami peningkatan secara signifikan,” kata Andreas.
Dia menambahkan, Apkasindo Perjuangan lahir dan dibentuk untuk petani baik swadaya, mandiri atau plasma. Legalitasnya dikukuhkan oleh Kementerian Pertanian dan berbadan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini sudah terbentuk di 22 provinsi serta di 117 kabupaten yang memiliki tanaman sawit.
“Sektor perkebunan berperan strategis dalam pemecahan agenda besar pembangunan ekonomi nasional, diantaranya membuka kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah, peningkatan ekspor dan daya dorong tumbuhnya ekonomi lokal pada sektor terkait,” ujarnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
