Jangan Sedih Gegara Anies, PDIP Membuka Pintu Lebar Jika Demokrat Bergabung

Ketua DPP PDIP Said Abdullah. (Suara.com/Novian)

Suara Kalbar – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan bahwa mereka membuka pintu bagi Partai Demokrat untuk bergabung dalam rangka menghadapi dinamika politik terbaru yang melibatkan Partai NasDem dan PKB.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan kesiapannya untuk menerima Partai Demokrat jika mereka memutuskan untuk bergabung dengan PDIP. Menurut Said, hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat telah baik, dan ada komunikasi yang positif antara Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kami, PDI Perjuangan sangat membuka diri jika kawan-kawan Partai Demokrat bergabung dengan PDI Perjuangan,” kata Said melansir dari Suara.com–Jaringan Suarakalbar.co.id, Jumat(1/9/2023).

Menurut Said, hubungan antara PDIP dan Demokrat terjalin baik. Terlebih setelah pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Apalagi antara Mbak Puan Maharani dan Mas AYH beberapa waktu lalu juga sudah terjalin komunikasi yang baik. Semangat ke depan yang kita butuhkan adalah semangat persatuan nasional untuk kemajuan Indonesia,” kata Said.

Harap Demokrat Tetap Kepala Dingin

Said meragukan kebenaran terkait rumor yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang duet Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya anggapan itu sulit untuk dipercaya.

“Saya menyangsikan adanya rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi melarang Anies Baswedan berpasangan dengan Mas AHY. Namanya saja rumor tentu saja sulit bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Said kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

“Apalagi dalam iklim demokrasi yang bebas seperti ini, ditambah masing-masing partai memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan keputusan politiknya, tak akan ada pihak manapun yang bisa menghalangi,” sambung Said.

Said mengatakan memang benar bahwa Jokowi menyatakan akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tetapi perlu dicatat, konteks pernyataan cawe-cawe Jokowi itu dimaksudkan agar aparatur negara seperti TNI dan Polri tidak ikut terlibat politik dukung mendukung dalam pemilu.

“Cawe-cawe beliau juga dimaksudkan agar tidak terjadi segregasi sosial yang tajam akibat penggunaan politik identitas yang mencuat pada pemilu 2014 dan 2019,” kata Said
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, cawe-cawe yang dimaksudkan oleh Jokowi juga dimaksudkan agar persatuan nasional tetap utuh. Sebab persatuan nasional adalah modal sosial untuk melanjutkan pembangunan ke depan. Terlebih tantangan kita kedepan akan semakin kompleks.

Menurut Said, Jokowi ingin memastikan bahwa penyelenggara pemilu juga harus profesional dan imparsial, agar kualitas pemilu kita semakin baik, dan melahirkan kepemimpinan nasional yang kuat.

“Di lain pihak, jika benar wacana Anies-Gus Muhaimin menjadi kenyataan, saya kira ini bukan cawe cawe Presiden Jokowi. Pak Surya Paloh sendiri sudah menegaskan hal itu kepada kawan-kawan wartawan. Saya memahami penuh kekecewaan kawan-kawan Partai Demokrat, ibarat sudah mempersiapkan kerja sama politik sedemikian rupa, namun tidak sesuai yang mereka harapkan,” tutur Said.

“Saya cuma berharap akibat kejadian ini kawan-kawan Partai Demokrat tetap kepala dingin, tidak melontarkan pernyataan bahwa hal itu karena cawe-cawe Presiden Jokowi,” sambung Said.

Said berujar Partai Demokrat merupakan partai besar, bahkan pernah menjadi partai pemenang pada Pemilu 2009.

“Saya yakin Demokrat akan tetap menjadi penentu penting dalam konstelasi politik kita ke depan,” kata Said.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS