Pontianak (Suara Kalbar)- Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang juga mencakup sosialisasi anti korupsi tahun 2023 dengan tema “Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK, Melaju Menuju Indonesia Maju.”
Acara tersebut dihadiri oleh Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari.
Dalam sambutannya, Windy Prihastari menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi antara seluruh tingkat Tim Penggerak PKK, dari pusat hingga desa. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret dalam pembinaan dan pendidikan bagi kader PKK di setiap wilayah merupakan kunci keberhasilan.
“Saya berharap Rakorda saat ini kita semua dapat mensinergikan, mensinkronkan, mengkolaborasikan program-program kegiatan PKK se-Kalimantan Barat, jadi seluruh program kerja di Pokja-Pokja dan semua mendukung dalam pencegahan stunting, sekaligus pencegahan korupsi,” katanya melansir dari ANTARA, Selasa(31/10/2023).
Windy menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakorda PKK Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi nasional PKK Pusat yang telah dilaksanakan pada September 2023 di Jakarta.
“Sesuai dengan tema Rakor pada hari ini, tentunya kami Penggerak PKK di Provinsi Kalimantan Barat, tidak bisa berbuat banyak jika ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota tidak melaju duluan, karena kami selaku ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat tidak punya wilayah langsung dalam pembinaan, tapi PKK di daerah yang mempunyai kewenangan langsung dalam pembinaan masing-masing untuk kader PKK di wilayahnya,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi kepada Inspektorat yang telah memilih TP PKK sebagai duta-duta anti Korupsi Kalimantan Barat.
“Saya yakin ibu-ibu PKK semua pasti mau dan setuju untuk kita ditunjuk sebagai duta-duta anti Korupsi di Kalimantan Barat, karena Tim Penggerak PKK ini merupakan suatu organisasi yang hebat sampai di lingkungan terkecil. Keluarga bisa masuk untuk melaksanakan pembinaan dan juga mengedukasi generasi-generasi muda yang nantinya menjadi penerus,” tuturnya.
Seperti diketahui, lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui kader-kader PKK baik tingkat Pusat sampai ke desa untuk pencegahan korupsi, saling mengingatkan, menjaga kebiasaan selalu jujur dan menjunjung tinggi dan menjaga sebaik-baiknya integritas.
Menurutnya, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, sikap kritis, saling mengingatkan, menanamkan nilai kejujuran kepada anak atau lingkup lebih besar tentang arti anti Korupsi.
“Mudah-mudahan Inspektur juga ada menyelenggarakan lomba video pendek, untuk seluruh PKK Kabupaten/Kota bagaimana caranya kita mengedukasi kader-kader kita sampai ke tingkat keluarga dan itu diperlombakan bersama-sama untuk sebagai salah satu contoh yang terbaik disosialisasikan khususnya di PKK se Kalimantan Barat,” katanya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Marlyna, mengatakan bahwa maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia tak terkecuali TP PKK.
“Hal ini bertujuan memberikan gambaran bentuk dukungan, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kewanitaan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Marlyna.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
