Pontianak (Suara Kalbar)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah berfokus pada pengendalian harga beras di beberapa kabupaten dalam upaya menekan tingkat inflasi yang saat ini berada pada peringkat ke-19 tertinggi di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah tersebut.
Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menyampaikan bahwa fokus utama dalam mengendalikan inflasi adalah mengawasi harga beras di beberapa daerah, terutama di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memastikan ketersediaan beras di pasaran.
“Kami optimistis bisa kendalikan inflasi dengan fokus mengendalikan harga beras di beberapa daerah khususnya di Putussibau, Kapuas Hulu,” katanya melansir dari ANTARA, Rabu(11/10/2023).
Harisson menjelaskan, untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, pihaknya berkoordinasi dengan Bulog untuk menekan inflasi dengan memastikan ketersediaan beras di pasaran.
“Dari laporan Bulog, stok beras di Kalbar saat ini cukup aman dan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sampai bulan Desember, dan harga beras berkisar di harga Rp11.500 sampai Rp18.000,” katanya.
Kemudian selain beras, komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain daging ayam ras dan cabe rawit. Khusus untuk harga daging menurut dia biasanya terkendala pada ketersediaan pakan ternak.
Pada rapat pengendalian inflasi daerah hari ini Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia relatif terkendali di angka 2,28 persen year-on-year (y-o-y) namun kita jangan terlena karena angka Mount to Mount maupun angka dari bulan Desember relatif naik.
Untuk produk-produk yang mengalami kenaikan itu adalah beras, bawang putih, gula pasir, meskipun kenaikan itu masih relatif harga dari pemerintah seperti beras, gula pasir, jagung, cabai yang bervariasi harganya, termasuk minyak goreng dan bawang merah relatif terkendali dan ada 286 dari 512 Kabupaten / kota yang secara umum harga rata-rata komoditas di atas harga jual pemerintah.
Selain itu Mendagri RI menjelaskan bahwa puncak El Nino terjadi di bulan Oktober ini, sebelumnya dari bulan September, Oktober dan November, meskipun telah terjadi hujan akan tetapi di daerah-daerah selatan masih terjadi kekeringan.
Ada beberapa langkah intervensi yang telah dilakukan diantaranya memberikan bantuan pangan dari pemerintah pusat, Bulog, Badan Pangan Nasional untuk 21 juta lebih keluarga penerima manfaat, dan bantuan keluarga penerima bantuan dalam bentuk telur dan daging ayam ras dalam rangka untuk memerangi stunting, kekurangan gizi pada anak, dan Pemerintah Pusat mendukung distribusi.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
