Kanwil Kemenkumham Kalbar Paparkan Capaian Kinerja 2024 di Refleksi Akhir Tahun

Pontianak (Suara Kalbar) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat menyampaikan pencapaian kinerja sepanjang 2024 dalam kegiatan refleksi akhir tahun yang digelar pada Kamis (12/12/2024).
Dengan dukungan 1.707 sumber daya manusia (SDM) yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari 19 UPT Pemasyarakatan dan 8 UPT Imigrasi, Kanwil Kemenkumham Kalbar berhasil melampaui target di berbagai bidang, seperti administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum.
“Kita melaksanakan refleksi akhir tahun 2024 ini terkait dengan kinerja kami dari januari hingga desember. Alhamdulillah ada peningkatan kinerja,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto.
Sepanjang tahun ini, Kanwil Kemenkumham Kalbar mencatat sejumlah keberhasilan utama, seperti penyerapan anggaran maksimal, pelaksanaan seleksi Catar dan CPNS secara transparan, serta rencana pembentukan satuan kerja baru, termasuk Kanim Kelas III Mempawah dan Lapas Narkotika Pontianak.
Tito menyebutkan di bidang pelayanan, penerbitan paspor mencapai 150.207 dokumen, meningkat 5,85% dibandingkan 2023. Selain itu, capaian Indeks Persepsi Bebas Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masing-masing berada di angka 3,84 dan 3,8 dengan predikat “sangat baik”.
Kanwil Kemenkumham Kalbar juga mencatat prestasi dalam reformasi birokrasi, dengan dua satuan kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Kanim Kelas II Non-TPI Ketapang.
Sementara itu, Kanim Kelas I TPI Singkawang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Penghargaan ini menunjukkan komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik,” kata Tito.
Keberhasilan ini turut ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja utama, seperti indeks kepuasan layanan internal sebesar 3,8 dari target 3,1, dan penegakan hukum Pro Yustitia mencapai 100% dari target 90%. Selain itu, indeks penegakan hukum wilayah pada divisi pemasyarakatan mencapai 3,77 dari target 3,6, serta 13 sasaran dengan 21 indikator kinerja divisi pelayanan hukum dan HAM tercapai dengan optimal.
Ke depan, Kanwil Kemenkumham Kalbar berkomitmen untuk memperkuat pelayanan berbasis teknologi, membangun sarana baru, dan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk menciptakan layanan yang lebih baik.
“Kami Kanwil Kemenkumham Kalbar akan terus memperkuat pelayanan berbasis teknologi dan HAM, membangun sarana baru, serta mendorong sinergi dengan stakeholder untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik,” tegas Tito.
Penulis: Maria
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS