Pontianak (Suara Kalbar)- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melangsungkan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati September hitam atau pengingat pada setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada bulan September di Taman Digulis, Pontianak, Kamis (21/9/2023).
Fokus dari momentum September hitam yang dibawa oleh GMNI kali ini adalah terhadap konflik yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau terlebih lagi terhadap penahan 8 aktivis HAM asal Rempang.
Hal ini disampaikan oleh ketua cabang GMNI Pontianak, Fajar Aldini.
“Penahanan 8 aktivis HAM yang ada di Rempang merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan bentuk kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya seperti yang tertera dalam pasal 66 no.32 tahun 2009,” ungkap Fajar.
Fajar berpendapat bahwa adanya ketidaksetujuan serta perlawanan dari Masyarakat disebabkan oleh tidak adanya ruang dialogis antara pemerintah daerah, Badan pengawas Batam dan Masyarakat setempat.
“Ini kan proyek strategis nasional tentu harusnya masyarakat mendukung,cuman terjadi penolakan, kan artinya baik BP Batam dan khususnya pemerintah daerah disana dalam proses mensosialisasikan ini tidak melibatkan masyarakat setempat, tidak ada ruang dialogis yg diupayakan oleh pemerintah sehingga masyarakat rempang menilai ini bentuk pemaksaan atau penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat setempat,” jelas Fajar.
Fajar menuturkan bahwa kejadian ini dapat menjadi bibit-bibit perpecahan sebab gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Rempang bahkan di Rempang ini kan masyarakat melayu sehingga penolakan yang dilakukan dasarnya adalah kedekatan emosional satu kesukuan ini menjadi bibit lanjutan untuk konflik ada potensi dari negara asing yang mayoritas melayu untuk mengambil simpati masyarakat setempat dan potensi terburuknya akan memecah belah NKRI.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
