Gubernur Kalbar Dorong Peningkatan Status Desa Mandiri untuk Tingkatkan Literasi dan Akses Keuangan

Gubernur Kalbar saat menerima cendera mata dalam kegiata Like It yang digelar OJK, Selasa (29/8/2023) (ANTARA/Dedi)

Pontianak (Suara Kalbar)- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, menyatakan komitmennya dalam meningkatkan status desa-desa di provinsi tersebut menjadi “Desa Mandiri”. Hal ini memiliki dampak positif terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses literasi keuangan dan industri keuangan di desa-desa.

Dalam konteks indeks pembangunan desa, faktor kekuatan ekonomi termasuk akses keuangan dan sarana penunjang ekonomi memiliki peran penting. Oleh karena itu, pemerintah provinsi terus berupaya memaksimalkan program “Desa Mandiri”. Saat ini, Provinsi Kalbar memiliki 877 desa dengan status mandiri dari total 2.031 desa. Angka ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, mengindikasikan tingkat literasi dan akses keuangan yang lebih baik.

“Dalam indeks desa membangun di situ ada indeks kekuatan ekonomi termasuk di dalamnya soal akses keuangan dan sarana penunjang memajukan ekonomi. Untuk itu pemerintah provinsi terus memaksimalkan Desa Mandiri,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia terdepan (Like It) yang digelar OJK di Pontianak, melansir dari ANTARA, Rabu (30/8/2023).

Ia menjelaskan saat ini ada 877 desa berstatus mandiri dari 2.031 desa di Provinsi Kalbar. Dengan potret yang ada tentu sejalan dengan akses keuangan sebagaimana indikator dalam penilai status tersebut.

“Kalbar ini dari jumlah persentase desa mandiri dengan total jumlah desa di Kalbar merupakan tertinggi di Indonesia,” kata dia.

Terkait akses keuangan di desa menurutnya sangat penting. Kemudian pelaku UMKM diharapkan paham dengan akses permodalan dari industri keuangan yang ada.

“Akses keuangan harus sampai desa sehingga mendapatkan modal yang legal dan logis,” jelas dia.

Ia mengatakan jangan sampai rentenir lebih dulu memberdayakan pelaku UMKM. Sedangkan industri keuangan belum menyentuh di desa. Hal itu dipastikan UMKM tidak akan maju.

“Saya pastikan kalau usaha termasuk pelaku UMKM kalau menggunakan modal dari rentenir tidak ada yang berkembang apalagi maju. Jadi kembali diingatkan masyarakat atau pelaku usaha kalau untuk akses modal harus legar dan logis,”ucap dia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS