Pontianak (Suara Kalbar) – Aliansi 050523 yang terdiri dari berbagai elemen Ormas, OKP, BEM dan masyarakat, melakukan aksi massa di Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Jumat(5/5/2023). Aksi ini bertujuan untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar mewujudkan 14 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja No 6 tahun 2023, memberikan upah minimum yang layak bagi buruh, mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi tenaga PPPK tanpa terkecuali, serta menolak gerakan kerja outsourcing, kontrak, dan magang.
Aliansi 050523 juga meminta perlindungan hak-hak buruh perempuan, melaksanakan reforma agraria sejati, menjamin harga dan menaikkan harga komoditas petani, serta menolak impor beras dan mendorong produksi beras dalam negeri. Aksi ini digelar sebagai respons terhadap ketidakpuasan dan kesulitan yang dirasakan oleh buruh, petani, dan masyarakat.
Bernardinus Tagaptiam Gudag, koordinator lapangan dan Ketua BEM Faperta Untan, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, buruh, dan petani demi masa depan yang lebih baik. Aliansi 050523 menyuarakan keluh kesah masyarakat, buruh, dan petani di Kalimantan Barat, dan berharap DPRD Provinsi dapat memperjuangkan tuntutan tersebut melalui perangkat pemerintah dan perda.
“Terkait aksi aliansi 050523 ini merupakan suatu pergerakan yang 1 tujuan yaitu demi masa depan masyarakat, buruh dll demi menjamin kesejahterahan untuk kaum buruh, petani dan masyarakat yg kebingungan melalui aksi aliansi 050523 inilah kami menyuarakan keluh kesah masyarakat, buruh petani kalbar khususnya,”katanya, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (6/5/2023).
Aksi ini direspons positif oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang berdialog terkait tuntutan yang diajukan oleh Aliansi 050523. DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan ingin membuat buruh dan petani sejahtera serta bebas dari penderitaan dan jeratan investor. Aliansi 050523 berharap aksi ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang humanis dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
“Dprd Kalbar mendukung aksi tersebut agar mengajak mengawal bersama sama demi kesejahteraan masyarakat. Mereka meminta hal ini sepatutnya juga dipusat di perjuangankan dan kami aliansi sepatutnya juga mendesak dan memperjuangan agar dprd mencari solusi dan membuat suatu perubahan yang lebih baik untuk buruh, petani dan masyarakat,”tutupnya.
Tuntutan aksi massa 050523 sebanyak 14 tuntutan yaitu: Cabut dan Batalkan UU Cipta Kerja No 6 th 2023, Cabut permenaker No 5 tahun 2023, Berikan Upah minimum yang layak bagi Buruh, Tingkatkan pengawasan dari Badan Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Dinas Ketenaga Kerjaan terhadap hak-hak buruh perempuan, Segera sahkan RUU PPRT, Mendesak pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi tenaga PPPK tanpa terkecuali, Tolak grari kerja outsourcing, kontrak dan magang;
Berikan jaminan perlindungan grar terhadap buruh migran Indonesia, Mendesak pemerintah segera membentuk Undang-Undang perlindungan buruh perkebunan Khususnya dalam grari kelapa sawit, Berikan jaminan harga dan naikan harga komoditi milik petani;
Hentikan intimidasi, kriminalisasi, terror dan kekerasan oleh aparat Negara terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya;
Hentikan perampasan dan monopoli tanah dan laksanakan reforma grarian sejati sesuai dengan amanat UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960, Wujudkan pembangunan industrialisasi nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur pada pasal 33 UUD 1945 dan Tolak impor beras dan wujudkan produksi beras dalam negeri yang sebagaimana tertuang pada pasal 15 UU nomor 19 th 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Aliansi 050523 ini tergabung dalam berbagai elemen ORMAS,OKP, BEM dan Masyarakat diantaranya,
BEM Pertanian Untan, GMNI DPD KALBAR , PMKRI ST. THOMAS MORE, IMKB, HIMAPA, FMN PONTIANAK. EXTINCTION, REBELLION, AKSI KAMISAN, AGRA KALBAR, LINK – AR BORNEO, LBH PONTIANAK, LBH KALBAR, dan GSBI.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
