Suara Kalbar – Forum Socio Engineering Nusantara (FSEN) menyatakan siap mengawal 16 bidang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah ditetapkan di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal itu disampaikan Ketua FSEN Heru Cahyono saat berada di Sepaku, PPU pada Jumat (4/3/2022) kemarin.
“Di dalam FSEN terdapat 16 bidang yang ditekuni, sehingga masing-masing bidang ini siap mengawal pembangunan IKN Nusantara yang telah diputuskan di bumi Kalimantan Timur (Kaltim),” ujarnya, melansir dari ANTARA, Sabtu (5/3/2022).
Ke-16 bidang pembangunan IKN Nusantara yang siap dikawal pihaknya itu adalah bidang hukum dan advokasi, geologi dan iklim, permukiman dan kawasan, lingkungan dan kehutanan, struktur bangunan besar, perencanaan transportasi.
Kemudian bidang litbang dan pengorganisasian, mitigasi dan pertanahan, arsitektur dan perencanaan kota, forensik, bendungan dan irigasi, banjir dan bencana alam, sosial dan budaya, perencanaan tata ruang, prasarana air bersih, serta bidang perencanaan strategis dan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, dalam FSEN berhimpun intelektual muda yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang minimal bergelar master. Bahkan, beberapa di antaranya bergelar doktor. Sehingga menurutnya, mereka merupakan aset SDM Kaltim yang potensial.
“Mereka merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk terlibat dalam pembangunan seiring ditetapkannya Kaltim sebagai IKN Nusantara. Keinginan kami adalah ingin menyukseskan perpindahan IKN,” katanya.
Ia mengatakan, ada sekitar 20 orang sebagai pendiri FSEN. Forum ini bersifat inklusif (terbuka), kolaboratif, dan akan terus merekrut dan bekerjasama dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi, pemerintah, hingga ahli sosial budaya di Kaltim.
Pendirian FSEN berawal dari gagasan sekelompok akademisi, praktisi teknik, dan praktisi sosial budaya di Kaltim yang siap mendukung serta terlibat dalam proses pembangunan IKN Nusantara.
Keterlibatan dalam pembangunan IKN bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga mulai dari proses rancangan, perencanaan, hingga saran kepada pemerintah pusat melalui Bappenas dan Badan Otorita IKN.
“Khususnya dalam rekayasa dan embrio mitigasi forensik struktur perkotaan hingga sosial budaya melalui kajian, penelitian, pelatihan, mediasi, advokasi, dan diskusi dalam bidang teknik rekayasa bangunan tata ruang struktur dan pembangunan IKN baru,” tandasnya.
