Efisiensi Anggaran 2026, Tokoh Mudah KAHMI Kayong Utara Apresiasi, Bupati Romi Menjaring Anggaran ke Pemerintah Pusat

Kayong Utara (Suara Kalbar)- Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, salah satunya melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp180 miliar, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Kayong Utara.

Namun dalam hal ini, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, diketahui telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna menjaga stabilitas pembangunan daerah di Kayong Utara.

Menanggapi hal ini, salah satu tokoh muda Kayong Utara Sabirin ia merupakan Bappilu Partai Nasdem dan anggota MD KAHMI Kayong Utara. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati yang dinilai aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat merupakan tindakan yang tepat guna memastikan keberlanjutan program prioritas di Daerah.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer Pusat. Upaya Bupati menjaring anggaran tambahan melalui program kementerian adalah bentuk respons cepat terhadap situasi efisiensi fiskal nasional,” Kata Sabirin, di Sukadana. Rabu (15/10).

Ia lantas menegaskan, meskipun efisiensi menjadi keniscayaan dalam situasi fiskal saat ini, pelayanan publik tidak boleh dikorbankan. Pemerintah Daerah diminta tetap menjaga kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar masyarakat tidak benar benar merasakan terdampak.

Selain itu, Sabirin juga mengingatkan pentingnya menjaga hak-hak pegawai, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), agar kinerja Pemerintahan tetap maksimal di tengah keterbatasan anggaran.

“Motivasi pegawai harus dijaga. Jangan sampai efisiensi justru membuat semangat kerja menurun. Hak pegawai, seperti tunjangan dan insentif, harus tetap menjadi perhatian,” tambahnya.

Selain itu, Sabirin juga menekan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) untuk lebih selektif dalam merancang program kerja tahun 2026, agar tidak ada program titipan yang tidak termasuk dalam skala prioritas pembangunan Daerah.

“Bapperida harus menjadi filter utama. Program yang tidak punya urgensi atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya ditunda dulu. Fokuskan pada hal yang benar-benar prioritas,” tegasnya.

Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya menjadi upaya menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal nasional, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemkab Kayong Utara untuk memperkuat tata kelola Keuangan Daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis hasil,”tutupnya.