Demokrasi Indonesia Menuju 2027 di Persimpangan: Oligarki, Konsentrasi Kekuasaan, dan Masa Depan Generasi Muda

Pontianak (Suara Kalbar) – Masa depan demokrasi Indonesia menuju 2027 menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persoalan demokrasi tidak lagi cukup diukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, tingginya angka partisipasi pemilih, atau pergantian kepemimpinan secara konstitusional. Lebih jauh, kualitas demokrasi harus dilihat dari kemampuan negara menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin supremasi hukum, melindungi kebebasan sipil, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Firdaus, S.IP., M.Sos., Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP UNTAN), dalam materi akademik bertajuk Menakar Masa Depan Demokrasi Indonesia: Tantangan Transformasi dan Arah Politik Menuju 2027 yang disiapkan untuk forum HIMAPOL FISIP Untan Pontianak.

Menurut Firdaus, Indonesia telah mengalami perubahan politik yang besar sejak Reformasi 1998. Kebebasan pers, sistem multipartai, pemilihan presiden secara langsung, serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat merupakan capaian penting demokratisasi.

Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat masyarakat dan kalangan akademisi mengabaikan persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan demokrasi.

“Demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai mekanisme memilih pemimpin. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu dijalankan, dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” demikian pokok pemikiran Firdaus dalam kajiannya.

Indikator Demokrasi Menunjukkan Tantangan Serius

Firdaus menilai sejumlah indikator demokrasi internasional dan nasional perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Economist Intelligence Unit dalam Democracy Index 2025 mencatat skor Indonesia sebesar 6,37 dari skala 10, menurun dibandingkan 6,44 pada 2024 dan 6,53 pada 2023. Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 167 negara dalam kategori flawed democracy.

Sementara itu, Freedom House melalui Freedom in the World 2026 memberikan skor 56 dari 100 kepada Indonesia dengan kategori Partly Free. Adapun data Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19.

Ketiga indikator tersebut memiliki metodologi pengukuran berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, secara akademis, indikator tersebut dapat digunakan untuk membaca berbagai dimensi kualitas demokrasi Indonesia.

Bagi Firdaus, persoalan utamanya terletak pada kesenjangan antara demokrasi elektoral dan demokrasi substantif.

Indonesia masih mampu menyelenggarakan pemilu secara kompetitif. Akan tetapi, keberhasilan elektoral belum otomatis menjamin pemerintahan yang transparan, lembaga negara yang independen, dan kebijakan publik yang akuntabel.

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Legitimasi Pemilu

Mengacu pada pemikiran Robert A. Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition, demokrasi membutuhkan kompetisi politik yang terbuka dan partisipasi masyarakat yang inklusif.

Dalam perspektif tersebut, pemilu memang menjadi instrumen penting untuk membangun legitimasi kekuasaan. Namun, legitimasi elektoral tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan mekanisme pengawasan.

Firdaus menyoroti pentingnya prinsip checks and balances dalam menjaga keseimbangan antarlembaga negara. DPR harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif. Lembaga peradilan harus independen, sedangkan pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan pertanggungjawaban publik.

Ia juga menilai konsentrasi kekuasaan perlu mendapatkan perhatian serius apabila berpotensi mempersempit ruang pengawasan demokratis.

Persoalan tersebut sejalan dengan kajian Paryanto, Bachtiar, Faisal, dan Tenorio (2026) mengenai regresi demokrasi dan berkembangnya electoral illiberalism di Indonesia. Kajian tersebut memberikan perspektif bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu ditandai dengan berhentinya pemilu, tetapi dapat berlangsung melalui melemahnya akuntabilitas, supremasi hukum, dan ruang masyarakat sipil.

Oligarki Politik Menjadi Tantangan Kualitas Representasi

Selain persoalan kelembagaan, Firdaus menempatkan oligarki sebagai salah satu isu penting dalam membaca masa depan demokrasi Indonesia.

Merujuk pada pemikiran Jeffrey A. Winters dalam buku Oligarchy (2011), konsentrasi kekayaan dapat memberikan kemampuan kepada kelompok tertentu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan materialnya.

Dalam praktik politik, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui hubungan antara kekuatan ekonomi, pembiayaan politik, rekrutmen kepemimpinan, dan proses perumusan kebijakan publik.

Menurut Firdaus, partai politik seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan negara. Namun, fungsi tersebut akan menghadapi persoalan apabila proses rekrutmen kepemimpinan, kaderisasi, serta pengambilan keputusan terlalu didominasi oleh kepentingan elite.

“Partai politik harus menjadi institusi demokrasi yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Jangan sampai demokrasi hanya memberikan ruang kompetisi kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial dan akses terhadap elite politik,” menjadi salah satu penekanan dalam analisisnya.

Karena itu, demokrasi internal partai, transparansi pendanaan, dan keterbukaan rekrutmen politik perlu menjadi agenda pembenahan.

Ruang Digital: Peluang Demokrasi atau Instrumen Manipulasi Politik?

Perubahan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi Indonesia. Media sosial telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, membangun gerakan sosial, mengawasi kebijakan pemerintah, dan memperluas partisipasi politik.

Namun, ruang digital juga menghadirkan persoalan berupa disinformasi, manipulasi opini, polarisasi, politik identitas, dan praktik buzzer politik.

Kajian Sihidi, Romadhan, Salahudin, dan Widodo (2025) mengenai kebebasan internet dan perilaku buzzer politik di Indonesia dan Thailand menunjukkan pentingnya memahami media sosial sebagai ruang yang memiliki dua sisi: memperluas partisipasi sekaligus berpotensi menjadi sarana penyebaran provokasi dan polarisasi.

Firdaus menilai generasi muda, khususnya mahasiswa, harus memiliki kemampuan literasi politik digital yang kuat.

Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi politik. Mereka harus mampu memeriksa sumber informasi, membedakan fakta dan opini, membaca kepentingan di balik komunikasi politik, serta membangun diskusi berdasarkan argumentasi ilmiah.

Dengan demikian, teknologi digital seharusnya memperkuat kualitas demokrasi, bukan justru menjadi instrumen manipulasi kesadaran politik masyarakat.

Partisipasi Pemilih Tinggi Belum Menjamin Demokrasi Berkualitas

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 mencapai 81,48 persen secara nasional. Di Kalimantan Barat, partisipasi tercatat sebesar 82,02 persen.

Angka tersebut memperlihatkan keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi dalam proses elektoral. Namun, Firdaus mengingatkan bahwa partisipasi memilih tidak identik dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, ruang publik harus menjadi tempat berlangsungnya pertukaran argumentasi yang terbuka dan rasional.

Artinya, masyarakat tidak boleh hanya dilibatkan ketika pemilu berlangsung. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi pemerintahan, terlibat dalam perencanaan pembangunan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Kualitas demokrasi justru dapat dilihat dari seberapa besar suara masyarakat diperhitungkan setelah proses pemilu selesai.

Kalimantan Barat Harus Menjadi Laboratorium Demokrasi Lokal

Dalam konteks daerah, Firdaus menilai Kalimantan Barat memiliki karakteristik sosial dan politik yang penting untuk dikaji. Kemajemukan etnis, agama, wilayah, kepentingan ekonomi, serta karakter masyarakat perbatasan menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi lokal.

Menurutnya, demokrasi daerah tidak cukup diukur dari tingginya partisipasi pemilih. Pemerintah daerah juga harus mampu memastikan pemerataan pelayanan publik, keterbukaan perencanaan pembangunan, dan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.

Hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan masyarakat sipil juga perlu terus diperkuat agar kebijakan publik tidak hanya mencerminkan kepentingan elite.

Persoalan masyarakat perbatasan menjadi perhatian penting karena kualitas demokrasi juga berkaitan dengan kesetaraan akses terhadap pembangunan dan pelayanan negara.

Firdaus memandang Kalimantan Barat dapat menjadi laboratorium akademik untuk mengembangkan penelitian tentang demokrasi lokal, politik identitas, representasi masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan politik kawasan perbatasan.

Menuju 2027: Demokrasi Harus Diperkuat, Bukan Sekadar Dipertahankan

Memasuki 2027, Firdaus mengidentifikasi tiga kemungkinan arah perkembangan demokrasi Indonesia.

Pertama, penguatan konsolidasi demokrasi melalui peningkatan independensi lembaga negara, supremasi hukum, transparansi pemerintahan, dan perlindungan kebebasan sipil.

Kedua, menguatnya konsentrasi pengaruh elite politik apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif dan akses masyarakat terhadap proses kebijakan semakin terbatas.

Ketiga, transformasi partisipasi masyarakat melalui peningkatan peran generasi muda, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan komunitas digital dalam memengaruhi kebijakan publik.

Ketiga kemungkinan tersebut bukan prediksi pasti mengenai masa depan politik Indonesia, melainkan kerangka analisis untuk membaca perkembangan demokrasi berdasarkan kondisi kelembagaan dan perilaku politik.

Ia menegaskan bahwa agenda transformasi demokrasi harus diarahkan pada penguatan demokrasi internal partai, efektivitas pengawasan antarlembaga negara, perlindungan kebebasan pers dan akademik, peningkatan literasi politik digital, serta penguatan representasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Mahasiswa Ilmu Politik Tidak Boleh Menjadi Penonton

Bagi Firdaus, mahasiswa Ilmu Politik memiliki tanggung jawab intelektual untuk membaca perubahan politik secara kritis dan berbasis data.

Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi tempat mempelajari teori demokrasi, tetapi juga harus menjadi ruang produksi pengetahuan, pendidikan politik, penelitian, dan pengawasan akademik terhadap penyelenggaraan negara.

HIMAPOL FISIP UNTAN dinilai memiliki posisi strategis untuk membangun tradisi intelektual melalui diskusi, penelitian lapangan, advokasi berbasis data, dan penguatan literasi politik masyarakat.

Mahasiswa juga perlu mengembangkan penelitian yang berangkat dari persoalan nyata di Kalimantan Barat, sehingga ilmu politik tidak berhenti pada perdebatan konseptual, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia menuju 2027 tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan institusi negara menjaga konstitusi dan kemampuan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan.

“Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.”

Referensi akademik dan data:

Paryanto, P., Bachtiar, H., Faisal, F., & Tenorio, C. B. (2026). Democratic Regression and the Rise of Electoral Illiberalism in Indonesia: A Multi-Dimensional Analysis (1998–2024). Jurnal Civics, 23(1), 286–300.

Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., Salahudin, & Widodo, E. R. P. (2025). Internet Freedom and the Impact of Social Media: Political Buzzer Behavior in Indonesia and Thailand. Politika, 16(1), 68–83.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition.

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die.

Sumber data: Economist Intelligence Unit, Freedom House, Badan Pusat Statistik, dan Komisi Pemilihan Umum.