Pemprov Kalbar Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota Naik Kelas dalam Inovasi Daerah 2027

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) siap memberikan pendampingan dan fasilitasi guna memperkuat ekosistem inovasi di setiap daerah.

Target tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan itu dihadiri Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, R. Gani Muhammad, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Hendra, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala perangkat daerah, serta para inovator.

Dalam arahannya, Ria Norsan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mengembangkan inovasi daerah. Ia menyebutkan, Kalimantan Barat terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang mengukur kualitas inovasi yang dihasilkan.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, komitmen pengembangan inovasi telah dimasukkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, khususnya misi keempat mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip good governance dan good government.

Sejumlah indikator pembangunan Kalbar juga menunjukkan perkembangan positif. Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD tepat waktu, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mencatat nilai akuntabilitas kinerja 72,16 dengan predikat BB.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita Kalbar meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 mencapai 5,24 persen, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen, sedangkan angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,78 persen.

Kinerja investasi juga mengalami peningkatan. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi turut meningkat dari 13.637 menjadi 21.545 proyek.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2026 mencapai 72,95. Meski berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan, Norsan mengingatkan bahwa Indeks Inovasi Daerah Kalbar masih berada pada predikat Inovatif dan perlu ditingkatkan hingga mencapai predikat Sangat Inovatif.

“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi, Pemprov Kalbar terus mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada para inovator.

Gubernur juga menegaskan bahwa inovasi bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan seluruh pimpinan perangkat daerah yang harus membangun kolaborasi lintas sektor.

Ia menargetkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi, serta membantu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Kepada seluruh bupati dan wali kota, Norsan meminta agar pengembangan inovasi menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Pemprov Kalbar melalui BAPPERIDA siap memberikan pendampingan dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas inovasi pemerintah kabupaten/kota.

“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar inovasi menjadi gerakan bersama,” ajaknya.

Norsan menegaskan, keberhasilan inovasi tidak semata-mata diukur dari jumlah inovasi yang dihasilkan ataupun penghargaan yang diperoleh, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Inovasi adalah wujud nyata pelayanan sepenuh hati. Dengan keteladanan pimpinan, kesungguhan perangkat daerah, dan keterlibatan masyarakat, saya yakin ekosistem inovasi Kalimantan Barat akan semakin kuat dan berkelanjutan demi terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan