IPMKH Pontianak Desak Pemerintah Serius Perjuangkan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Pontianak (Suara Kalbar)  – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu (IPMKH) Pontianak mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait agar lebih serius memperjuangkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Pasalnya, hingga kini kejelasan proses pemekaran wilayah yang telah lama menjadi harapan masyarakat kawasan timur Kalimantan Barat tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian.

Ketua Umum IPMKH Pontianak, Arya Wila Pamungkas, mengkritik lambannya perkembangan perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Menurutnya, pemekaran tidak boleh terus-menerus menjadi wacana yang hanya muncul dalam forum diskusi, momentum politik, maupun kegiatan seremonial tanpa diikuti langkah konkret.

“Sudah terlalu lama masyarakat mendengar wacana tentang Kapuas Raya. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Jangan sampai pemekaran hanya menjadi komoditas politik yang terus dijual setiap momentum tertentu, sementara progres dan kepastian perjuangannya tidak pernah benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Arya, Rabu (11/11/2026).

Ia mengatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukan semata-mata berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Lebih dari itu, pemekaran diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengatasi ketimpangan pembangunan, meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat.

Arya juga mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah, para legislator, serta seluruh pihak yang selama ini menyuarakan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dalam mengawal proses tersebut.

“Jangan hanya lantang berbicara tentang Kapuas Raya ketika berada di hadapan masyarakat. Kami ingin melihat keberanian politik, kerja nyata, peta jalan perjuangan, dan keterbukaan informasi mengenai sejauh mana proses ini berjalan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi hambatan,” lanjutnya.

Menurutnya, perjuangan pemekaran harus dibangun melalui persiapan yang matang dengan memperhatikan aspek akademik, administratif, kemampuan fiskal, serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pembentukan daerah otonomi baru dapat memiliki landasan yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Meski demikian, Arya mengingatkan agar berbagai persyaratan tersebut tidak dijadikan alasan untuk terus menunda pembahasan maupun persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

“Kalau memang Kapuas Raya dianggap belum memenuhi persyaratan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apa yang belum terpenuhi? Apa yang harus disiapkan? Siapa yang bertanggung jawab mengawal prosesnya? Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Kita membutuhkan transparansi, bukan sekadar narasi optimisme,” ungkapnya.

IPMKH Pontianak berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan perjuangan pemekaran, termasuk kendala dan tahapan yang masih harus dipenuhi.

Arya menegaskan, masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat membutuhkan kepastian dan komitmen nyata, bukan sekadar janji yang terus berulang. Menurutnya, aspirasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan daerah yang diperjuangkan secara serius, terukur, dan bertanggung jawab.

Penulis: Tim Liputan