Jalan Rusak Kian Panjang, Bukti Kian Abainya Penguasa

Oleh: Eviyani

JALAN mulus menjadi impian setiap masyarakat saat ini, tetapi jalan rusak sudah menjadi makanan masyarakat setiap hari seperti yang terjadi di Kecamatan Simpang Hilir Kayong Utara. Jalan rusak bukan hanya ditemui di KKU tapi di Kabupaten Ketapang juga terdapat hal yang sama. Masih ingat berita balita yang meninggal di jalan karena mobil yang mengantar balita tersebut tidak bisa laju disebabkan jalan rusak. Pontianak Post.com.(24/7/2024).

Dari tahun ke tahun  Kayong Utara belum ada perkembang untuk pembangunan jalan, masyarakat masih menghadapi jalan yang begitu saja yaitu diperbaiki di sini, yang di sana rusak. Jalan rusak ini tanpa kita sadari menyebabkan munculnya penyakit turunan misalnya keselamatan pengguna kendaraan terancam (kecelakaan), mahalnya harga barang, belum lagi ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar jalan rusak. Jangan sampai masalah ini dikesampingkan sebab ini akan berefek pada hajat hidup dan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Upaya perbaikan jalan memang dilakukan oleh penguasa tetapi harus digarisbawahi peran negara saat ini masih minim terhadap periayahan kepada umat. Bisa kita lihat perbedaan pembangunan jalan di pedesaan dan perkotaan. Di perkotaan Pemprov Kalbar merencanakan pembangunan tol Pontianak – Sintang – Singkawang (Antarakalbar.com. 14/10/2024).  Tentu pembangunan tol ini akan melibatkan pihak swasta dalam mengelolanya.

Sementara perbaikan jalan di pedesaan diserahkan kepada perusahaan melalui program CSR sehingga peran penguasa lepas dari kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Padahal program itu hanya menjadi lampu hijau bagi perusahaan untuk semakin menguasai SDA yang ada.

Kepemimpinan saat ini katanya dekat dengan rakyat tapi dengan waktu yang sama kepemimpinan ini malah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Inilah buah dari pengabaian negara kepada rakyatnya. Semua ini muncul karena sistem kapitalis sehingga memunculkan kepemimpinan yang abai terhadap umat.

Islam Allah turunkan untuk mengurusi dan memberikan solusi atas kehidupan umat salah satunya jalan rusak. Islam memiliki pandangan politik terhadap kepemimpinan yaitu pemimpin yang amanah. Pemimpin ini mengetahui dengan pasti bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab negara karna pembangunan infrastruktur memerlukan analisa wilayah, para ahli, alat-alat dan lainnya.

Khalifah akan memprioritaskan pembangunan yang mendesak melalui penyegeraan. Pembangunan infrastruktur dananya diambil dari Baitul mal dan sektor kepemilikan umum. Kalaupun ada kekosongan dana atau tidak cukup untuk membangun maka negara boleh memungut pajak kepada rakyat yang kaya saja, pajak ini sifatnya tidak permanen kalau sudah cukup maka tidak berlanjut lagi pemungutannya. Namun dengan kekayaan SDA yang begitu melimpah akan kecil kemungkinan terjadi kekosongan Baitul mal dengan pengelolaan yang tepat oleh negara khilafah.

Wallahu’alam bishawab

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Ketapang

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS