Sambas (Suara Kalbar)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menggelar sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kamis (16/11/2023).
Sosialisasi dipusatkan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sambas, dipimpin Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas yang menangani Raperda dimaksud, Tjong Tji Hok, Wakil Ketua Panitia Khusus, Ahmad Hapsak Setiawan dan beberapa anggota pansus lainnya.
Dikatakan Tjong Tji Hok bahwa raperda dimaksud sebagai bagian upaya daerah memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
“Pemerintah daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan komponen pendukung dasar hidup dan mitra utama dan strategis bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan,” ujar Tjong Tji Hok.
Saat ini lanjut pria yang akrab disapa Bruno, tantangan serta gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, menjadi perhatian Pemda dan DPRD.
“Melalui rancangan Perda ini, bagian upaya kita menghadirkan kebijakan untuk memaksimalkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Sambas,” katanya.
Menurut Bruno, dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Lanjut dia, petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani dan akses pasar.
“Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap atau buruh tani,” jelasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
