Opini  

Sejarah dan Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel

Ilustrasi - Palestina dan Israel [Sumber Foto: Liputan6]

Oleh: Sulaiman,S.Sos.,M.Si

Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israil adalah sekelompok kecil manusia di jagad Allah, sejak abad sebelum masehi hingga dewasa ini, dengan mitosmitosnya telah meresahkan dunia. Allah dengan firman-Nya menggambarkan perilaku jelek mereka dalam Q.S. al-Mâ’idah/5: 64, “mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan”. Negara-bangsa Israelpenganut Yahudi (yang menjadi lawan konflik negara-bangsa Palestina-Muslim) sejak diproklamirkan pada tahun 1948, telah menunjukkan demikian eksistensinya di panggung sejarah dunia. Bagaimana tidak, Israel-Yahudi dengan “gaya perjuangannya” sudah menjadi pembicaraan publik dunia yang tidak habis-habis dan tidak hentinya. Karena itu bagaimana asal usul dan sasaran strategis yang diidealkan oleh Father founding mereka untuk dicapainya, menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Pada sisi lain Palestina mulanya bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki ‘Utsmâni. Akan tetapi dengan dikuasai wilayah ini oleh Inggris (1917), seterusnya dicaplok sebagian besar (48 %) oleh Yahudi-Israel, Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi tidak merdeka.

Pada sisi lain lagi, di Israel telah digulirkan dan diajukan RUU Yahudi.2 Deklarasi Kemerdekaan dengan RUU dimaksud oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya pada tanggal 23 November 2014, dikatakan dalam rangka menegakkan hak individu semua warga Israel, khususnya yang Yahudi. Padahal harus diakui bahwa sekitar dua juta dari 8.2 juta jiwa warga negara Israel adalah terdiri dari orang-orang Arab-Muslim. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan perlawanan Muslim-Palestina terhadap YahudiIsrael. Untuk maksud tersebut dimanfaatkan pendekatan dan analisis historis dengan library research dalam pengumpulan data. Dengan pendekatan dan analisis historis serta kajian kepustakaan dalam pengumpulan data, diharapkan terungkap wujud perlawanan Muslim Palestina terhadap Yahudi Israel dalam sejarahnya. Pada sisi lain lagi dengan pendekatan sejarah tiga dimensi, akan dapat diprediksi masa depan perjuangan Muslim Palestina, termasuk jika disahkan RUU Yahudi yang telah diajukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya pada tanggal 23 November 2014.

RUU dimaksud mereka sebagai komunitas minoritas, diasumsikan menjadi gelisah dan berada di ujung tanduk, karena ada kemungkinan akan didepak oleh pemerintahan Israel yang Yahudi, jika RUU perubahan nama negara Israel menjadi Negara Yahudi berhasil disahkan. RUU yang diajukan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya dimaksud, mengantarkan Yahudi sebagai bangsa dan agama, memiliki semangat dan solidaritas baru di dunia internasional. Yahudi lebih luas maknanya dari Israel dan Ibrani. Hal itu karena istilah Yahudi selain disematkan kepada kaum Ibrani, juga bermakna dan dapat disematkan kepada orang-orang non-Ibarani yang memeluk agama Yahudi. Sementara orang-orang keturunan Arab yang Islam semakin terdesak dengan kebijakan-kebijakan mengikat dan akan mengurangi atau ada kemungkinan akan hilang haknya di negerinya sendiri sebelumnya. Negara Israel Sejarah dan Nama Israel Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel (Israiliyin), adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yaitu Ya‘qûb ibn Ishâq ibn Ibrâhîm as. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan el artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan.

Kemudian mereka disebut Ibrani, karena dinisbatkan kepada nama Ibrâhîm as. Hal ini ditemukan dalam Kitab Kejadian, Ibrâhîm as disebut dengan nama “Ibrahim Sang Ibrani” atau maksudnya Ibrâhîm Sang Penyeberang, karena ia menyeberangi (‘abara) sungai Eufrat dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Ibr, kakek kelima Ibrâhîm as. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrâhîm as melintangi sungai Eufrat, yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua.

Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu nabi Ya‘qûb as. merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran-memori kolektif sejarah dan asal usul keturunan mereka. Negara Israel dalam Sejarah Jauh sebelum negara Israel Modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Syaul atau alQur’an menyebutnya dengan Thalut pada tahun 1025 SM. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku tersebut. Pada masanya banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah Timur Yordania; peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliath (al-Quran menyebutnya dengan raja Jalut). Konon rupanya dalam pasukan Syaul atau Thalut ikut serta Dâwûd as. yang ketika itu masih sangat muda dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu, sebagian kecil Palestina dapat dikuasi pasukan Syaul/Thalut. Pasca Thalut, Dâwûd as. yang menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Dâwûd as.. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israil di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya dakwah Tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan “Tanah yang Diberkati”. Keadilan, kedamaian dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiyullah, Dâwûd as. dengan kitab Zabur, dikarunia pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang merdu dan khusyuk (Q.S. Shad/18-20). Dâwûd as. juga dikarunia mukjizat yang mencengangkan, yaitu di samping burung-hewan bertasbih bersamanya dan dapat pula melunakkan besi dengannya (Q.S. Sabâ’/34: 10). Daud meninggal dunia pada tahun 963 SM, dan menurut satu riwayat kuburannya terletak di gunung Zion, di tempat yang sekarang disebut dengan “al-Nabi Daud”.

Pasca Dâwûd as. meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh anak/ putranya, Sulaiman as. yang berhasil menikahi puteri Fir‘aun. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. (Q.S. al-Nahl/16: 112; Q.S. al-Anbiyâ’/21: 78-82). Sulaiman membangun Kuil, yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengharungi Samudera hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina, dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih ukuran zamannya, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megah serta benteng-benteng yang kokoh serta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia dan burung-burung.9 Berkaitan dengan kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman as., Allah abadikan dalam Q.S. al-Naml/27: 17 dan 37; serta Q.S. al-A‘râf/7: 27. Sejarah Bani Israel di Palestina Pasca-Nabi Sulaiman Pasca kepemimpinaan Dâwûd as. dan Sulaiman as. yang memerintah Palestina sekitar 80 tahun, maka sejak tahun 923 SM kerajaan Sulaiman tersebut terbelah menjadi dua negara dan antara keduanya saling bertikai. Pertama, Kerajaan Yehuza (Judah) di Selatan dengan ibukotanya Yerusalem (al-Quds). Negara/kerajaan ini dipimpin oleh Rehoboam ibn Sulaiman. Ia dibaiat dan didukung oleh dua suku Bani Israel, yaitu Yehuza dan Benyamin yang tinggal-berdomisili di wilayah Selatan dan di sekitar Yerusalem. Akan tetapi di daerah lain, Syakim atau Syakin tidak mau membaiatnya sebagai raja Bani Israel, karena kekasar-annya dan karena mengancam masyarakat di sana jika tidak mau membaiatnya.

Suku Bani Israel yang ada di sana menolak membaiat dan malah mereka membaiat Rehoboam, dari suku Ephraem (salah satu suku Bani Israel) dan inilah kerajaan kedua Bani Israel yang berada di sebelah utara. Mereka menamakan kerajaan mereka dengan “Israel” dan menjadikan ibu kota kerajaan mereka berturut-turut di Syakim, Terzah dan terakhir di Samirah. Kerajaan ini diperkirakan hidup berkembang antara 923-722 SM dan menempati 72 % wilayah Bani Israel. Kerajaan ini runtuh dan hilang setelah diserbu oleh Sargon II, raja Assyria, dengan rajanya yang terakhir adalah Hosea ibn Elah. Dengan demikian berakhirlah semua kerajaan Bani Israel dan raja Sargon II membuat kebijakan agar seluruh suku bani Israel diasingkaan dan ditempatkan di lembah sungai Eufrat dengan menunjukkan seorang gubernur Assyria untuk mereka.10 Begitu juga dengan nasib kerajaan Bani Israel di Selatan yaitu Yehuza, dengang ibukota Yerusalem (al-Quds), pada tahun 606 SM diserbu pula oleh Nebukhadnesar. Banyak penduduk yang terbunuh dalam serangan tersebut dan Rajanya yang terakhir di sana Yahwakin ibn Bawakim dan keluarganya juga diasingkan ke Babilonia, Irak. Akan tetapi di tempat pengasingan ini para bekas pimpinan kerajaan Yehuza memberontak pula, sehingga menyebabkan diserbu lagi ke Babilonia oleh Sargon II, raja Assyria, sehingga tahun 586 SM sudah berakhirlah semua kerajaan bani Israel.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah. Konflik dan resolusi konflik pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol dalam perkembangan studi politik di dunia hampir sepanjang abad 20 bahkan sampai abad 21 saat ini, terutama masalah pertikaian Arab – Israel. Sejarah mencatat awal mula konflik terbuka perang Arab – Israel dimulai sejak tahun 1948. Dimana negara-negara Arab yang bersatu melawan Israel pada perang tahun 1948 yaitu; Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Jordan, Saudi Arabia, Yaman dan milisi Palestina. Apabila Manifesto Bilu diluncurkan oleh kelompok pencinta zion (Dovevei zion) pada tahun 1882 dijadikan sebagai patokan bagi timbulnya gerakan zionisme modern, maka masalah Arab-Israel telah berumur lebih dari satu abad. Oleh karena itu dalam upaya untuk menciptakan perdamaian yang menyeluruh di dunia internasional, kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel tetap menjadi fokus yang utama. Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB pada 15 Mei 1948. Dengan kemerdekaan tersebut, harapan orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai bagian dunia untuk mendirikan negara sendiri di tanah Palestina, tercapai. Mereka telah melaksanakan “amanat” yang disampaikan Theodor Herzl (pendiri Zionisme Politik) dalam bukunya Der Judenstaat (Negara Yahudi) sejak tahun 1896. Berdirinya negara Israel (Medinat Yisrael) merupakan hasil perjuangan panjang kelompok Zionisme politik yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita Zionisme keagamaan. Dengan berdirinya Israel, menurut Garaudy (1995), Zionisme tidak kembali menjadi gerakan keagamaan, bahkan mereka semakin sewenang-wenang terhadap orang yang bukan Yahudi. Israel melakukan kebijakan dalam negeri secara diskriminatif dan rasis. Garaudy menyamakan Zionis Israel dengan politik apartheid Afrika Selatan. Permasalahan friksi internal yang dihadapi Palestina dan Israel menunjukan masalah perdamaian perlu dijelaskan dari beberapa faktor yang menghambat upaya perdamaian tersebut, pertanyaannya apa faktor penghambat perdamaian Palestina dan Israel? Dinamisasi Konflik Eksistensi Negara Israel sampai sekarang masih menjadi bahan dispute kontroversial. Tetapi lepas dari beda konteks penilaian, di dalam negara Israel sendiri senantiasa mengalami dilema yang tiada habis-habisnya. Dilema itu tidak hanya terkait dalam satu aspek semata, tidak hanya idiologi, tetapi juga politik termasuk kemudian turut memberi corak terhadap perumusan kebijakan politiknya terhadap Palestina.

Ditinjau dari segi ideologi, inti dan akar dilema Israel sesungguhnya terletak pada salah satu dari dua realitas yang sangat sulit, yaitu meninggalkan identitas Negara Israel yang secara ideologi bertumpu pada Zionisme karena adanya realitas-realitas internal baru baik di kalangan warga Yahudi dan Israel sendiri maupun di lingkungan bangsa Palestina, atau memenuhi tuntutan bagi pengakuan kemerdekaan Palestina. Dihadapkan pada salah satu pilihan yang kedua-duanya ibarat buah si malakama, masyarakat Yahudi dan Negara Israel menghadapi krisis sosial, keagamaan dan politik yang luar biasa sulit. Memakan buah si malakama yang pertama berarti meninggalkan raison d’etre eksistensi Israel itu sendiri. Sementara mengambil buah si malakama kedua berarti menempuh jalan perdamaian yang mengarah kepada pembentukan Negara Palestina merdeka, seperti yang dilakukan oleh mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin melalui Kesepakatan Oslo maupun kerangka perdamaian yang berusaha ditempuh Perdana Menteri Ehud Barak dalam formula KTT (KTT Camp David II). Dalam masyarakat Yahudi baik yang tinggal di Israel maupun di luar Israel (diaspora) berkembang kecemasan yang kian meninggi ketika menyaksikan semakin lebarnya jurang di antara cita-cita ideologi Zionisme dengan realitas yang mereka hadapi dalam konfrontasi dengan bangsa Palestina. Persepsi diri bangsa Yahudi dan Negara Israel seakan tercabik-cabik, bukan hanya karena perkembangan yang mereka hadapi, khususnya sejak bangkitnya gerakan Intifadhah, Desember 1987 (Perez, 1990) yang terus berlanjut meskipun kadang-kadang on and off, tetapi juga karena perubahan-perubahan sosial, politik dan keagamaan dalam masyarakat Yahudi sendiri baik yang berdiam di Israel maupun yang berada di diaspora (perantauan, pengembaraan, pengasingan) khususnya di Amerika Serikat dan Eropa (Jacob, 1997) Dalam kajian yang lebih khusus, (Jourgensmeyer, 2000) dan (Armstrong, 2000) menunjukkan adanya peningkatan radikalisasi dan fundamentalisasi terjadi tidak hanya di kalangan para “pejuang” Palestina, tetapi juga di kalangan orang-orang Israel. Kecenderungan ini pada gilirannya juga tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya gejala “kebangkitan agama” yang bersifat global, yang melanda hampir seluruh agama mulai dari Kristen, Yahudi, Islam, Hindhu dan lain-lain. Semangat fundamentalisasi dan radikalisasi dapat dilihat pada bertumbuh cepatnya di kalangan bangsa Yahudi apa yang disebut sebagai Zionisme Baru (New Zionism), yang mempersoalkan masalah “identitas”. Persoalan mengenai identitas ini sengaja memang tidak dibahas ketika Israel diproklamasikan pada tahun 1948, karena memang sangat kontroversial. Fragmentasi ideologis tersebut kemudian berkembang dan berdampak terhadap kehidupan politik Israel. Masalah politik dalam negeri Israel pada akhirnya akan sangat mempengaruhi terhadap perumusan kebijakan politik Israel atas Palestina. Secara politik terdapat dua kelompok besar dalam masyarakat Israel, terkait dengan cara mereka memandang masalah Palestina. Kubu pertama adalah kubu pragmatis Israel, yang memandang perdamaian Palestina-Israel sebagai strategi untuk mewujudkan kepentingan (jangka pendek, antara dan jangka panjang) dan keamanan Israel. Sehingga dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut Israel harus bersedia membayar harga politik yang semestinya. Menurut kubu ini konflik Palestina-Israel memiliki sentuhan akhlak, kemanusiaan, dan hak dalam konteks hubungan antara penjajah dan rakyat yang dijajah yang harus diperhatikan. Kelompok ini yang dalam kancah politik kepartaian Israel tergabung dalam Partai Buruh Israel (Mifleget Ha’avoda Ha-Israelit). Kubu kedua, adalah kubu idealis Israel, yang memandang kekuatan Israel adalah jaminan keamanan dan kepentingannya. Menurut kubu ini, perdamaian membawa manfaat, tetapi harga politiknya harus ditekan sedikit mungkin, apalagi Israel memiliki keunggulan militer yang jauh lebih modern atas semua negara Arab. Kelompok ini kemudian terhimpun dalam Partai Likud.

Tetapi kendati terdapat perbedaan dalam hal cara pandang pernyelesaian konflik, antara mereka masih memiliki titik temu dalam prinsip yang dinamakan garis merah Israel, yaitu bahwa Israel tidak akan kembali ke perbatasan tahun 1967, tidak ada kedaulatan penuh Palestina atas kompleks Masjid Al Aqsha, dan tidak ada hak kembali bagi pengungsi Palestina. Selain faktor internal Israel yang cenderung menghambat upaya perdamaian, ada beberapa faktor penyebab konflik Palestina–Israel yaitu; Menguatnya posisi Israel karena selalu didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, munculnya tokoh-tokoh extrim di Israel yang semakin agresif dan konfrontatif. Di pihak lain, posisi Palestina menjadi semakin lemah akibat semakin lemahnya persatuan bangsa-bangsa Arab, serta adanya konflik internal di tubuh Palestina sendiri. Upaya Penyelesaian Masalah Untuk menegakan keadilan dan upaya penyelesaian masalah di Timur Tengah dilakukan melalui berbagai cara; Militer (perang 1948, 1956, 1967 dan 1973) dan upaya diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Diplomasi bilateral antara Mesir – Israel tahun 1977 dalam pengembalian Sinai. Sedangkan upaya diplomasi multilateral dilakukan antara Amerika Serikat, Mesir dan Israel tahun 1978 dalam perjanjian Camp David. Tahun 1993 menghasilkan perundingan Oslo I dan 1994 Oslo II. Kemudian berlanjut tahun 2002 antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB (the Quartet) menghasilkan Peta Jalan Damai (Road Map) yang intinya mengupayakan negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005, penghentian kekerasan dari kedua belah pihak. Upaya Stabilisasi Politik & Keamanan Kawasan Timur Tengah (Israel-Palestina) Melalui Berbagai Forum Regional dan Multilateral diantaranya yaitu; 1. KTT Liga Arab di Alger, Aljazair, 22-23 Maret 2005. 2. KTT Pertama negara Amerika Selatan dan negara Arab di Brasilia-DF, Brasil, 10-11 Mei 2005. 3. KTT Liga Arab di Khartoum, Sudan, 28-29 Maret 2006 Pada KTT Liga Arab 22-23 Maret 2005, menghasilkan suatu rekomendasi untuk mengaktualisasikan kembali Proposal Damai Arab. Diupayakan juga membentuk Troika yang beranggotakan Aljazair, Tunisia dan Sudan untuk menyosialisasikan proposal damai Arab kepada dunia internasional. Adapun beberapa kesepakatan lain yang dihasilkan dalam bentuk Proposal Damai yang Mengemuka dalam KTT Liga Arab di Alger yaitu;

  1. Proposal Damai Arab
  2. Isi Proposal Damai Arab meminta agar Israel mundur dari seluruh tanah Arab yang diduduki dalam perang 1967, mendukung berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, dan juga solusi adil bagi pengungsi Palestina dengan imbalan normalisasi hubungan dunia Arab secara kolektif dengan Israel.
  3. Proposal Damai Yordania
  4. Proposal Damai Yordania menghasilkan rekomendasi agar ada normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel sebelum adanya penyelesaian konflik Arab-Israel. Namun proposal ini ditolak dalam Pertemuan Tingkat Menteri Liga Arab.
  5. Proposal Damai Libya
  6. Proposal dimaksud pernah disampaikan pada KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002 dimana isi proposal tersebut ialah mengusulkan solusi negara demokrasi untuk Israel dan Palestina di tanah Palestina dengan nama “Isratin”. Namun proposal ini tidak mendapat sambutan pada KTT Liga Arab Alger

Selain Proposal Damai yang direkomendasikan dalam KTT Liga Arab, juga ada ususlan dan upaya perdamaian dalam bentuk pembuatan kesepakatan melalui Peta Jalan Perdamaian (PJP) yang merupakan inisiatif dari kelompok Quartet (AS-Rusia-PBB-Uni Eropa) PJP mempunyai sasaran utama yaitu; penyelesaian akhir dan menyeluruh bagi konflik Palestina – Israel, kesepakatan yang berisikan dibentuknya satu negara Palestina merdeka, demokratik dan langgeng, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, diakhirinya pendudukan yang dimulai tahun 1967, serta kepemimpinan yang kuat rakyat Palestina untuk bertindak secara tegas melawan terorisme Upaya penyelesaian konflik yang terakhir sebelum pecah perang di Gaza ialah perundingan Annapolis. Dimana Pertemuan Annapolis itu menghasilkan kesepakatan antara Perdana Menteri Isrel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa Israel dan Palestina akan meningkatkan perundingan dengan sasaran dapat mencapai penyelesaian sengketa Israel-Palestina pada akhir 2008. Adapun upaya penyelesaian konflik melalui jalur PBB diantaranya digagas dalam bentuk pembuatan resolusi PBB yang bersifaf kasuistik.

  1. Resolusi MU PBB No. 181 Tahun 1947 b. Resolusi MU PBB No. 194 Tahun 1948 tentang izin kembali para pengungsi Palestina c. Resolusi DK PBB No. 237 Tahun 1967
  2. Resolusi DK PBB No. 242 Tahun 1967 tentang penarikan pasukan zionis Israel dari tanah jajahan Palestina yang dijajahnya pada perang 1967
  3. Resolusi DK PBB No. 338 Tahun 1973
  4. Resolusi DK PBB No. 376 Tahun 1975
  5. Resolusi DK PBB No. 1397 Tahun 2002 tentang berdirinya negara Palestina Hambatan Resolusi Semua upaya menghidupkan kembali upaya perdamaian di Timur Tengah, terutama Palestina, sangat tergantung pada kesungguhan Israel untuk menyelesaikannya, karena Israel-lah yang menjadi akar permasalahan sengketa tak berkesudahan tersebut dan penentu arah perdamaian.

Banyak analisa yang menyatakan bahwa ada dua garis realistik ketika berbicara konflik maupun penyelesaian damai masalah Palestina, yang pertama adalah faktor AS dan kedua adalah faktor Israel (Sudarsono, 1996). Setiap perjuangan bersenjata maupun perundingan senantiasa gagal karena kedua faktor tersebut. Amerika Serikat dianggap oleh banyak pengamat timur tengah sebagai penghamabat Resolusi konflik Palestina–Israel. Dimana salah satunyas sejak 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengumandangkan Doktrin Negroponte, kelanjutan dari Doktrin Israel First yang menyatakan bahwa Amerika akan selalu siap menentang setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha untuk menghukum Israel. Terbukti dengan banyaknya veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi PBB. Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto Kalaupun Amerika Serikat tidak tegas memveto resolusi PBB, kasus pada Resolusi 1860 tentang penghentian kekerasan di Gaza, setelah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, AS abstain. Menurut data, dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. (Masrie, 2008). Hubungan AS-Israel Kedekatan Amerika Serikat dengan Israel, menurut pemberitaan The New York Times, bisa dilihat dari rutinitas Amerika memberikan bantuan ke Israel sebesar USD 77 miliar sejak tahun 1967. Sejak Perang Oktober 1973, Washington sudah memberi bantuan langsung ekonomi dan militer kepada Israel sebesar USD 140 miliar. Sedangkan sejak 1976 sampai sekarang, setiap tahun Amerika Serikat memberi Israel bantuan langsung USD 3 miliar, seperenam dari budjet bantuan luar negerinya.

Prospek Perdamaian Palestina-Israel masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal. Di pihak Israel konflik internal antar golongan dan kekuatan politik saling menonjolkan kekuatannya dalam menyikapi posisi Palestina dan para pejuang kemerdekaan Palestina. Begitu juga di pihak Palestina dihadapkan pada konflik internal antara Fatah dan Hamas dalam menyamakan persepsi memilih strategi yang pas untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Akhirnya ketika dua negara yang berkonflik masih disibukan dengan masalah internalnya memunculkan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Palestina-Israel akan terwujud dalam waktu cepat. Namun kemungkinan perdamaian tetap ada bila didukung dengan itikad baik semua pihak yang terkait konflik.

*Penulis Adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

E-mail: imansulaiman137@yahoo.co.id

HP/WA: 0896 7884 8366

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS