Pelegalan Ganja di Thailand dan Ancaman Drug Trafficking Bagi Negara Anggota ASEAN

  • Bagikan

Oleh: Muflihatun Nisa Dini Az Zahrah

THAILAND  resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja. Kabar ini cukup mengejutkan bagi masyarakat ASEAN lainnya karena sebelumnya negara-negara ASEAN sepakat untuk menciptakan kawasan yang bebas narkoba, jenis narkoba apapun telah dilarang. Namun tahun ini nampaknya akan berbeda. Dengan adanya pelegalan narkoba jenis ganja di Thailand, negara-negara ASEAN lainnya bersiap untuk menghadapi ancaman perdagangan narkoba yang lebih besar. Ancaman ini paling berisiko pada negara-negara terdekat Thailand, kemudian meluas hingga ke negara-negara Asia Tenggara lainnya ataupun ke luar kawasan Asia Tenggara. Penyebaran narkoba dapat melalui berbagai rute, salah satunya adalah melalui perbatasan negara. Oleh karena itu, negara Thailand yang telah melegalkan ganja, besar kemungkinan masyarakatnya akan menyebarkan atau memperjualbelikan ganja secara ilegal ke negara-negara tetangga melalui perbatasan.

Kebijakan Thailand dalam melegalkan ganja di negaranya cukup mengejutkan. Pasalnya negara ini memiliki aturan yang ketat terhadap jenis-jenis narkotika. Dalam sejarahnya, Thailand menggunakan ganja sebagai obat tradisional, sampai pada tahun 1930-an banyak negara di dunia yang mulai menerapkan aturan penggunaan ganja dan tak terkecuali Thailand. Pada tahun 1935, Thailand mengkriminalisasi kepemilikan, penjualan, dan penggunaan Cannabis atau ganja. Kemudian, Thailang semakin serius dalam memerangi narkotika yang dibuktikan dengan menempatkan ganja sebagai obat kategori 5. Thailand juga menerapkan sanksi yang amat besar bagi penggunanya yaitu jika masyarakatnya tertangkap memiliki atau menggunakan narkotika dengan dosis yang besar maka hukuman mati yang akan mereka dapatkan.

Namun pemerintah Thailand mengamandemen peraturan mengenai penggunaan ganja pada tahun 2018 yakni pemerintah menyetujui penggunaan ganja untuk keperluan media dan penggunaan ganja bagi mereka yang memiki resep atau sertifikat yang diakui. Pada tahun 2022, Thailand resmi melegalkan penggunaan dan penanaman ganja, bahkan ganja juga dilegalkan untuk dikonsumsi melalui makanan atau minuman. Perlu digarisbawahi bahwa penggunaan ganja di Thailand tetap diatur oleh pemerintah yakni dengan cara menciptakan aturan-aturan pemabatasan penggunaan ganja. Aturan tersebut ialah batasan kadar senyawa psikoaktif ganja yang tidak boleh lebih dari 0,2%, masyarakat dilarang untuk mengisap ganja, dan penanam ganja harus mendaftarkan dirinya di aplikasi pemerintah PlookGanja. Pelegalan ganja ini juga mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat karena banyak dari masyarakat Thailand yang mengkonsumsi ganja. Sehingga dengan adanya pelegalan ini, rasa ketakutan untuk mengkonsumsi ganja sedikit berkurang. Meskipun adanya aturan pembatasan penggunaan ganja namun bukan berarti aturan ini dapat menjamin masyarakat menggunakan ganja dengan tepat.

Alasan Thailand melegalkan ganja adalah untuk menarik pariwisata dan meningkatkan perekonomian impor dan ekspor mereka dalam sektor pertanian. Kuatnya tamparan pandemi terhadap perekonomian negara Thailand membuat pemerintah memutar otak untuk membangun kembali perekonomian mereka dan salah satu caranya adalah pemberdayaan ganja. Menurut menteri kesehatan di negara tersebut, ganja merupakan harta karun atau emas yang mana jika kita bisa mengelola atau memberdayakannya dengan baik maka akan memberikan manfaat yang banyak. Semenjak diberlakukannya pelegalan ganja, pemerintah bahkan memberi 1 juta bibit ganja pada petani agar mereka dapat memberdayakan tanaman tersebut dan mendukung sektor pertanian negara Thailand.

Kebijakan Thailand yang mengejutkan ini membuat negara-negara di Asia Tenggara mulai waspada, salah satunya negara Malaysia yang saat ini sudah mulai menjaga ketat perbatasan negara dengan Thailand. Sikap Malaysia ini dapat dipahami sebagai salah satu implementasi komitmen mereka dalam memerangi narkoba. Selain itu, sikap ini juga mencerminkan rasa kewaspadaan dan kekhawatiran dengan kebijakan baru Thailand. Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya perlu mempersiapkan perlindungan perbatasan yang lebih ketat demi mencegah masukan narkotika dari Thailand ke negara-negara tetangga. Negara-negara ASEAN telah memiliki regulasi mengenai jenis narkotika yang mereka larang, namun Thailand nampaknya mulai menyimpang dari deklrasi free drug ASEAN. Meskipun demikian, nampaknya regulasi tersebut tidak berubah karena negara-negara yang lain masih mengharamkan narkotika jenis ganja.

Kebijakan yang diambil Thailand ini merupakan langkah yang tak terduga karena negara-negara ASEAN memiliki deklarasi untuk memerangi narkoba dan creat free drug ASEAN. Deklarasi ini telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 1988. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa ASEAN mengakui kekhawatiran terhadap perdagangan obat-obatan terlarang global, yang mencakup narkotika dan psikotropika, yang memiliki dampak buruk bagi kesejahteraan bangsa-bangsa dan rakyatnya termasuk negara-negara ASEAN. Kedua, ASEAN khawatir bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat membahayakan bagi program-program pembangunan negara-negara ASEAN, khususnya terkait terkait dengan para pemuda. Ketiga, ASEAN menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba terus menerus membahayakan tatanan moral keluarga yang merupakan unit dasar masyarakat. Keempat, ASEAN sepenuhnya menyadari bahwa perdagangan obat-obatan terlarang, berkaitan erat dengan kejahatan transnasional lainnya termasuk pencucian uang dan penyelundupan senjata, kejahatan ini dapat meningkat dan menimbulkan ancaman politik dan keamanan yang serius terhadap wilayah.

Dalam deklarasi tersebut, nampaknya tidak secara serius berlaku di Thailand karena ganja menjadi hal yang legal sehingga ganja tidak dipandang sebagai sebuah narkotika yang terlarang. Transaksi ganja juga menjadi legal, tidak lagi menjadi transaksi yang gelap. Selain itu, salah satu jenis narkotika ini juga tidak lagi dipandang sebagai bencana yang buruk bagi negara tersebut, sebaliknya ganja dipandang sebagai ‘harta karun’ oleh pemerintah dan masyarakat Thailand. Kebijakan baru ini membuat Thailand memiliki tanggung jawab yang baru bagi negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara, yaitu memahami bahwa negara-negara di kawasan tersebut masih mengharamkan narkotika jenis apapun dan Thailand harus memastikan bahwa masyarakat mereka tidak melakukan transaksi ilegal dengan masyarakat negara di kawasan Asia Tenggara. Thailand juga harus bekerjasama dengan pemerintah negara-negara di kawasan untuk mencegah masuknya narkotika dari Thailand ke negara-negara sekitar.

*Penulis Adalah Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

  • Bagikan