DPRD Sekadau Dukung Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD

DPRD Kabupaten Sekadau Gelar Rapat Paripurna Terkait Perubahan APBD Tahun 2023.[SUARAKALBAR.CO.ID/Fadil]

Sekadau (Suara Kalbar) – bDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau menggelar rapat paripurna ke-17 Kamis (21/9/2023). Rapat tersebut bertujuan untuk mendengarkan jawaban atau penjelasan dari Bupati Sekadau yang diwakili oleh Wakil Bupati terkait nota pengantar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Pada tanggal 20 September lalu, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terkait nota pengantar tersebut.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Zainal, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sekadau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, anggota DPRD, direktur RSUD Sekadau, perusahaan daerah Perumda Sirin Meragun, Forkopimda, camat se-Kabupaten Sekadau, kepala dinas, dan kepala bagian di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sekadau.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil ketua Zainal, dan didampingi oleh Wakil Bupati Sekadau Sebandrio, serta dihadiri oleh Sekda Mohammad Isa, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Direktur RSUD Sekadau, Perumda Sirin Meragun, Forkopimda, Camat Se-Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas dan kepala Bagian yang ada dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sekadau.

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio dalam sambutannya mengungkapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi atas dukungannya terhadap meningkatnya proyeksi pendapatan daerah.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari fraksi-fraksi DPRD terhadap meningkatnya proyeksi pendapatan daerah dalam formulasi tersebut pemerintah tetap optimis, bahwa proyeksi pendapatan daerah baik yang sudah dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dapat direalisasikan sebagaimana paket yang telah disusun,” katanya.

Berikut jawaban dari Bupati Sekadau yang dibaca dan diwakili oleh Wakil Bupati Sekadau, terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

“Yang pertama, Pemerintah juga sependapat bahwa peningkatan belanja daerah harus dapat menjadi stimulan, yang dapat yang dapat mendorong perkembangan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakya,”ujarnya.

Dia menekankan beberapa poin, termasuk pentingnya peningkatan belanja daerah sebagai stimulan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kedua, Pemerintah daerah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan realisasi anggran secara khusus, yaitu belanja modal, prioritas standar pelayanan minimal, SPM bidang pendidikan dan pekerjaan umum agar serapan anggran dimaksud tidak mempengaruhi kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menjaga konsistensi terhadap penyaluran anggaran oleh pemerintah pusat,”terangnya.

“Ketiga, Pemerintah daerah secara konsisten melaksanakan program IP3K, berupa penyediaan bibit unggul kelapa sawit pada kelompok tani diseluruh kecamatan diwilayah kabupaten Sekadau,”ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran, khususnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan umum.

“Keempat, Pemerintah daerah melaksanakan komitmen pendanaan pilkada serentak tahun 2024, berupa dana hibah kepada lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu,”ujarnya.

“Kelima, Dalam rangka pengendalian implasi melalui tim lokasi daerah, pemerintah daerah terus memantau kestabilan perekonomian daerah, terutama ketersediaan dan pengendalian harga bahan pokok,”ungkapnya.

“Keenam, Terkait saran dan masukan dalam perencanaan pendapatan belanja dan perencanaan pembiayaan serta progres pelaksanaan APBD pada tahun berjalan, pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kabupaten Sekadau,” Jelas Wakil Bupati Sekadau, Subandrio.

Wakil Bupati berharap agar pemerintah daerah dan anggota DPRD dapat secara detail dan konferensif memformulasikan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam pembahasan perubahan APBD yang akan datang.

“Dalam kesempatan ini pula, saya sangat berharap agar dalam dalam pembahasan rancangan perubahan APBD yang akan kita laksanakan dalam beberapa hari mendatang, pemerintah daerah dan anggota DPRD dapat secara detail dan konferensif memformulasikan kebijakan yang lebih efektif, efesien dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS