Pontianak (Suara Kalbar) – Demokrasi memang memberi ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas asal untuk mengaktualisasikan diri. Namun, ruang ekspresi tersebut bisa menjadj ancaman serius bagi kemajemukan jika melampaui proporsinya.
Hal ini dikatakan oleh peminat kajian politik, Syafaruddin Daeng Usman saat berdiskusi masalah-masalah demokrasi dan kebangsaan era milenial.
“Apalagi ketika pada saat yang sama negara, yakni para elit penyelenggara negara, bukan hanya tidak memiliki koridor yang jelas dan instrumen kebijakan yang adil untuk itu, melainkan juga cenderung bersikap ambigu,”katanya, Kamis (16/2/2023).
Bang Din lebih lanjut mengingatkan di satu pihak keberagaman kultural diakui dan bahkan dipidatokan berapi-api. Di pihak lain, ketika premanisme, tindak kekerasan massa dan anarki melukai dan mencederai keberagaman, negara acab absen.
“Dan kalaupun hadir cenderung bertindak diskriminatif dan tidak netral mengatasinya, alangkah sia-sianya kita berdemokrasi jika sekadar untuk merayakan tindak kekerasan dan anarki,”tegasnya.
Dia juga menyebut, terlalu besar ongkos politik yang harus ditanggung bangsa ini apabila para penyelenggara negara di semua tingkat terus menerus tergagap dan bahkan gagal mengelola keberagaman hanya karena kepentingan picik kekuasaan.
“Begitu rendah kualitas moral dan tanggung jawab elit penyelenggara negara jika setiap kali muncul peristiwa serupa hanya bisa mengutuk, menyesalkan, dan mencopot pejabat tingkat menengah hingga rendah, sementara mereka yang seharusnya bertanggung jawab bisa tidur nyenyak di atas kasur empuk kekuasaan,”tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
