Moderasi Beragama untuk Kedamaian Kalimantan Barat dan Tegaknya NKRI

  • Bagikan
Danang Arjuna Prihardianto.

Oleh: Danang Arjuna Prihardianto*

 

KALIMANTAN BARAT adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia, yang juga memiliki keragaman suku,bahasa dan agama,budaya dan status sosial.

Keragaman yang dimiliki apabila dikelola secara baik, akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat, namun juga sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik maka benturan atau konflik sosial akan mudah terjadi.

Kalimantan Barat sendiri, memiliki pengalaman pahit dengan terjadinya konflik berbau SARA, yang sudah terjadi belasan kali.

Bak pepatah yang menang jadi arang, dan yang kalah menjadi abu. Anak-anak yang tidak berdosa turut jadi korban, tinggal di barak dengan seadanya dan perasaan traumatik yang mendalam.

Kerusuhan itu bukan sekedar memakan korban bagi warga yang bertikai, namun berdampak secara luas dengan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, bahkan dapat dikatakan lumpuh.

Menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik sosial berbau SARA, sudah lebih dari satu dasa warsa ini tidak lagi terulang adanya konflik SARA.

Tetapi percikan-percikan kecil yang membawa-bawa SARA masih tetap ada, dan secepatnya bisa diredam dan diatasi agar tidak meluas. Kesiapsiagaan aparat dan kedewasaan para pihak memudahkan proses dialog untuk penyelesaian.

Dalam masyarakat majemuk, intensitas interaksi sesama manusia cukup tinggi, sehingga kemampuan sosial masyarakat mesti dimiliki, termasuk saling menghormati adanya perbedaan suku dan agama.

Kemampuan sosial ini merupakan upaya preventif timbulkan gesekan sosial. Apalagi saat ini ruang-ruang publik tanpa disadari berkembang adanya kelompok-kelompok yang menebarkan nilai-nilai intoleran.

Dalam konteks fundamentalisme agama maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuh cara beragama yang moderat atau sikap beragama yang terbuka.

Sikap terbuka dalam beragama, bukan diartikan semua ajaran agama dicampuradukan melainkan moderasi beragama itu diartikan cara pandang dalam praktek beragama tidak ekstrem dan tidak berlebihan.

Namun tidak sedikit yang salah tafsir maksud dari konsep moderasi beragma. Mereka di antaranya menyamakan moderasi beragama dengan moderasi agama.

Padahal pengertian keduanya tidaklah sama. Mengingat agama itu sudah mengajarkan nilai-nilai moderasi dan tidak perlu lagi dimoderasi, apalagi disalahartikan agama akan dimodernisasi.

Moderasi beragama itu adalah cara pandang atau sikap para penganut agama dalam menjalankan agamanya yang harus dimoderasi agar tidak ekstrem atau berlebihan.

Ketua DPW LDII Provinsi Kalimantan Barat, Susanto, menjelaskan konsep moderasi beragama sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan ditengah masyarakat yang majemuk.

“Moderasi beragama itu jalan tengah agar dalam menjalankan agama, nilai-nilai moderasi atau toleran dan saling menghormati perbedaan lebih dikedepankan. Tujuannya agar tidak lagi muncul gesekan karena perbedaan antar agama, termasuk perbedaan di internal agama, misalnya beda madzab dan lain sebagainya. Muaranya persatuan dan kesatuan negara bisa diwujudkan, sehingga NKRI tetap bisa berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat,” ujarnya.

Pengejawantahan konsep jalan tengah ini disebabkan ada pihak-pihak yang terus melakukan doktrinasi atau penyebaran paham-paham ekstremis baik ekstremis kanan maupun ekstremis kiri.

Ekstremis kanan dengan fanatisme berlebihan sehingga mudah melabel orang lain ‘kafir’ begitu juga ekstremis kiri terus mengkampanyekan kebebasan atau liberal, tanpa melihat nilai-nilai kebenaran agama.

Menurut Susanto, dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, telah diwariskan oleh para faunding fathers dengan menampilkan sikap yang saling menghargai. Contohnya di saat memutuskan sila pertama dari Pancasila.

“Para pendiri bangsa yang diantaranya dari para ulama sepakat tidak mempertahankan narasi kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya. Namun menyepakati narasi atau cukup dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelasnya.

Sehingga dapat dikatakan seorang bersikap moderat apabila dalam kehidupan atau berinteraksi sosial melaksanakan prinsip adil dan berimbang.

“Kedua prinsip ini mesti dipegang setiap diri warga, yakni adil dengan pengertian menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya dilaksanakan secara baik. Berimbang artinya selalu berada di tengah, dalam hal ibadah tetap memegang agama sebagai kebenaran absolut namun tatkala berada di ruang publik, atau sedang berinteraksi maka saling menghargai perbedaan itu yang dikedepankan,” tambah Susanto.

Hasil dari konsep pelaksanaan toleransi menempatkan Kota Singkawang yang berada di Provinsi Kalimantan Barat diapresiasi dan dinobatkan sebagai Kota Paling Toleran di seluruh Indonesia.

Penyematan predikat  kota toleran itu bukan tanpa usaha, bukan tanpa peran serta, tetapi semua itu adalah wujud kesadaran warga Singkawang dalam menjaga kerukunan, kedamaian dengan saling menghormati.

Toleransi pendapat Susanto adalah sebuah hasil dari proses moderasi beragama.

“Seseorang bisa tidak setuju atas tafsir sebuah ajaran agama, namun ia tidak mudah menyalahkan. Tidak sependapat boleh, tetapi kita menghormati orang lain, itu sesungguhnya praktek dari moderasi beragama,” ungkapnya.

Oleh karenanya jangan juga dimaknai bahwa seseorang yang memiliki sikap moderat dalam praktek beragama akhirnya dijustifikasi sebagai sosok yang kadar ketaqwaannya rendah.

“Sikap itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saat melakukan hijrah dari Kota Mekah ke Madinah. Saat ditanya terkait konsep pemerintahan antara Darussalam dengan Darul Islam, ternyata Rasulullah SAW memilih melaksanakan konsep Darussalam atau negeri kedamaian. Alasannya tidak lain karena waktu itu selain muslim banyak juga golongan dari Yahudi, Nasrani dan Majusi yang tinggal di Madinah. Dengan pengertian Rasulullah juga memberikan kesempatan kepada golongan lain untuk tetap tinggal di Madinah,” terang dia.

Indonesia mesti tetap menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang satu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia bukan negara agama, namun dalam pemerintahannya juga tidak memisahkan agama. Nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan istiadat.

“Tegaknya republik yang kita cintai ini tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai moderasi dalam praktek beragama, berarti turut menjaga keutuhan dan tegaknya NKRI. Menjaga Kalimantan Barat, Menjaga Indonesia” tegas Susanto.

*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Siber Asia (UNSIA) Jakarta

  • Bagikan