 |
| Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman saat menyampaikan pernyataan kepada wartawan di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020). (foto: Suara.com) |
Suara Kalbar – Ketua DPP FPI Ustaz Awit Mashuri mengkritik tindakan TNI dalam hal ini Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait pencopotan baliho Habib Rizieq di seantero Jakarta.
FPI mengaku akan menemui Gubernur Anies Baswedan untuk minta izin agar diperbolehkan memasang kembali baliho-baliho Habib Rizieq.
Ormas tersebut siap menuruti arahan dari Anies soal titik mana saja mereka diperkenankan untuk memasang baliho.
“Insya Allah kami akan datang ke Gubernur, kami akan meminta kepada beliau memberi izin kepada kami untuk memasang baliho kembali Habib Rizieq,” kata Awit, dikutip dari hops.id — jaringan Suara.com, Selasa (24/11/2020).
Awit kemudian mengungkapkan bahwa antara FPI dan Pangdam Jaya sempat mengadakan pertemuan pada tanggal 18 November 2020.
Menurut Awit, Pangdam Jaya ketika itu menerimanya dengan baik dan tidak menyinggung baliho-baliho Habib Rizieq.
Anehnya pada keesokan harinya, kata Awit, sikap Dudung justru seketika berubah sehingga ia menyebut Pangdam Jaya mencla-mencle.
“Ini ngawur Pangdam ini, mencla-mencle, bahaya menurut saya. Kalau menurut saya itu info intel ngaco soal baliho, lihat apa isinya, sudah cek belum? Selamat datang Habib Rizieq ke Indonesia. Ini kayak mau perang saja. Harusnya OPM yang dibegitukan, bukan baliho,” ujarnya.
Pernyataan itu Awit lontarkan karena Pangdam Jaya malah membuat apel pasukan di Monas, mengecam Habib Rizieq Shihab, bahkan ingin membubarkan FPI.
Meski diserang, FPI merasa tindakan militer tersebut tidak akan membuat cinta masyarakat terhadap Habib Rizieq pudar.
Sebaliknya, FPI mengklaim cinta umat terhadap Habib Rizieq akan semakin meningkat ditandai dengan banyaknya karangan bunga yang ada di pelataran Kodam V Jaya.
“Apakah mereka itu yang pesan sendiri? Beredar foto pangdam juga, foto dengan cukong, apa mereka yang inginkan? Ini harus clear, harus jelas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, FPI merasa siap berdialog dengan pemerintah untuk segera menemukan solusi di tengah kebuntuan yang dihadapi.
“HRS ini putra bangsa lho, bukan pemberontak, dia bertugas apabila pemerintah kurang tepat, dia lalu mengkritik. Dia konsisten kok dari zaman Pak Harto, Gus Dur, Mega, SBY. Intinya kami 24 jam siap buka pintu dialog untuk pecahkan masalah bangsa,” tandasnya.
Sumber: Suara.com
