Pemprov Kalbar Tekankan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan belanja daerah. Hal itu disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Hendra di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (5/10/2026).

Entry meeting menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan untuk menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus memperoleh tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian selama proses pemeriksaan.

Hendra meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap setiap catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, temuan pemeriksaan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah.

“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” kata Hendra.

Ia menekankan, setiap temuan maupun catatan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara tepat dan terukur. Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hendra juga mendorong penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemprov Kalbar. Koordinasi antara perangkat daerah dan pihak pemeriksa dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat berjalan secara optimal.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Melalui pemeriksaan tersebut, seluruh catatan yang disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah terkait. Dengan begitu, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS