SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Pontianak Kumpulkan Pengurus, Ketua LDII Kalbar Ajak Perkuat Literasi Digital dan Nalar Kritis

Kumpulkan Pengurus, Ketua LDII Kalbar Ajak Perkuat Literasi Digital dan Nalar Kritis

Ketua DPW LDII Kalbar Susanto bersama jajaran pengurus diskusi untuk memperkuat literasi digital sekaligus membangun budaya berpikir kritis, di Aula Pesantren Al Muqorrobun Pontianak, Minggu (22/11/2026). [SUARAKALBAR.CO.ID/LDII Kalbar]

Pontianak (Suara Kalbar) – Segala kemudahan komunikasi dan informasi didapatkan seiring kemajuan teknologi informasi. Tetapi kemudahan juga dihadapkan pada maraknya hoaks, disinformasi, dan pembentukan opini yang tidak selalu didasarkan pada fakta.

Hal ini yang melatarbelakangi, Ketua DPW LDII Kalbar mengumpulkan jajaran pengurus untuk memperkuat literasi digital sekaligus membangun budaya berpikir kritis, di Aula Pesantren Al Muqorrobun Pontianak, Minggu (22/11/2026).

Dalam arahannya, Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto menekankan jika penguasaan teknologi digital harus diimbangi dengan kecakapan dalam memilah, memahami, dan memverifikasi informasi.

“Pengurus organisasi harus memiliki kecakapan digital. Jangan hanya cepat menerima dan menyebarkan informasi, tetapi harus mampu memeriksa sumber, memahami konteks, serta mempertimbangkan dampak dari setiap informasi yang disampaikan,” ujarnya.

Pihaknya mengingatkan pentingnya membangun budaya berpikir kritis dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.

“Nalar kritis diperlukan agar pengurus tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, provokasi, maupun narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.

Pendapat Susanto, literasi digital bukan semata-mata kemampuan menggunakan perangkat dan platform media sosial, tetapi mencakup etika berkomunikasi, tanggung jawab bermedia, keamanan digital, serta kemampuan menghasilkan dan menyebarluaskan konten yang edukatif dan bermanfaat.

“Media digital harus menjadi sarana menyebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat. Pengurus LDII harus mampu menjadi pengguna sekaligus produsen informasi yang bertanggung jawab,” tambah dia.

Bahkan garis organisasi dengan tegas melarang seluruh warga LDII menghina simbol-simbol negara termasuk para pemimpin bangsa dan pimpinan daerah.

“Secara organisatoris LDII tidak melarang warganya melakukan kritikan tetapi sifatnya harus membangun dan tidak boleh melalui postingan di media sosial. Banyak saluran resmi yang secara konstitusional bisa digunakan,” tegas Susanto.

Konsolidasi ini dilakukan agar seluruh jajaran pengurus semakin memiliki kesamaan persepsi dalam menghadapi dinamika komunikasi digital.

“Kemampuan berpikir kritis, kecakapan bermedia, dan etika komunikasi diharapkan menjadi bagian dari karakter pengurus dan membuat ruang-ruang digital lebih santun dan produktif serta tidak melempar fitnah dan kebencian yang secara ajaran agama memang dilarang,” imbuhnya.

Penulis: Tim Liputan

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play