Kemarau Masih Panjang, Penyaluran Pertalite Kacau, Bupati Sintang Gelar Rapat dengan Pertamina

Sintang  (Suara Kalbar)  — Persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sintang. Di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung dan debit air sungai yang menyusut, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dikeluhkan masyarakat.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis (3/9/2026).

Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Hiswana Migas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang. Sementara dari Pertamina Patra Niaga, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel, Muhammad Bisma Abdillah, mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, rapat digelar setelah pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Pertalite. Ia juga mengaku melihat langsung kondisi penyaluran BBM di lapangan yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Kemarau masih panjang, debit air sungai surut, antrean di SPBU juga panjang. Kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang,” ujar Gregorius.

Menurutnya, kelancaran distribusi BBM bersubsidi sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi di Kabupaten Sintang.

Bupati juga meminta agar mekanisme barcode dalam pembelian BBM bersubsidi memiliki aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh SPBU.

“Saya juga minta agar sistem barcode untuk mengisi BBM bersubsidi tidak barcode ecek-ecek, tetapi disertai aturan yang jelas dan bisa dilaksanakan oleh SPBU,” tegasnya.

Gregorius berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan lancar sekaligus tepat sasaran. Ia meminta Pertamina memberikan laporan terkait jumlah BBM bersubsidi yang dikirim ke Kabupaten Sintang setiap harinya.

“Kami berharap agar penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat Kabupaten Sintang lancar dan tepat sasaran, supaya proses ekonomi di wilayah kami tidak terkendala,” katanya.

Selain itu, Bupati meminta Pertamina melakukan penertiban terhadap SPBU dan memastikan penyaluran BBM sesuai ketentuan. Pengisian menggunakan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi maupun pengisian secara berulang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

“Pertamina diminta untuk menertibkan SPBU dan penyaluran wajib sesuai ketentuan. Perlu larangan pengisian minyak yang tidak wajar, misalnya tangki modifikasi atau berulang-ulang,” ujarnya.

Pemkab Sintang juga meminta pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

“Pertamina bersama tim terpadu, kami minta melakukan pengendalian pengawalan ke lapangan bersama Pemkab Sintang dan aparat penegak hukum. Kami meminta Pertamina untuk menambah jumlah mobil tangki untuk mengirim Pertalite sesuai kuota yang ada,” kata Gregorius.

Pertamina Sebut Kuota Pertalite Sintang Bertambah

Menanggapi persoalan tersebut, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel Pertamina Patra Niaga, Muhammad Bisma Abdillah, menjelaskan bahwa kuota Pertalite untuk Kabupaten Sintang justru terus mengalami penambahan pada triwulan ketiga.

Ia juga memastikan proses pengambilan Pertalite oleh SPBU dari Depot Pertamina menggunakan mobil tangki masih berjalan.

Namun, saat ini SPBU di Sintang tidak lagi mengambil Pertalite dari Depot Pertamina di Sintang karena stok di depot tersebut kosong. Pengambilan kemudian dialihkan ke Depot Pertamina di Pontianak.

“Saat ini, pengambilan Pertalite oleh SPBU sudah tidak bisa ke Depot Pertamina Sintang karena sudah kosong, tetapi ke Depot Pertamina di Pontianak,” jelas Bisma.

Terkait pembatasan jumlah liter Pertalite yang dapat dibeli setiap kendaraan, Bisma mengatakan Pertamina belum dapat menerapkannya melalui sistem karena belum terdapat payung hukum yang mengatur mekanisme tersebut.

“Kami juga tidak bisa membatasi jumlah liter setiap kendaraan yang mengisi Pertalite. Kalau mau diatur di sistem barcode, sebenarnya bisa, tetapi belum ada payung hukumnya,” katanya.

Meski demikian, Bisma menegaskan bahwa SPBU seharusnya melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian Pertalite. Pengisian semestinya ditolak apabila terdapat ketidaksesuaian antara nomor polisi kendaraan dengan barcode, kendaraan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi, atau barcode digunakan berulang kali.

“Seharusnya SPBU tidak memperbolehkan pengisian Pertalite jika nomor polisi kendaraan beda dengan barcode, tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi, dan barcode yang sudah berulang-ulang isi Pertalite,” tegasnya.

Pemkab Sintang dan Pertamina pun didorong memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan agar distribusi BBM bersubsidi tidak menimbulkan antrean berkepanjangan dan dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.

Langkah pengawasan tersebut dinilai semakin penting di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, ketika kebutuhan BBM masyarakat tetap tinggi sementara distribusi ke Sintang menghadapi kendala operasional akibat kondisi depot dan akses pengiriman.

Penulis: Layli/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS