Gemawan Gandeng Pemkot Singkawang Susun Roadmap Penguatan Petani Perempuan

Singkawang (Suara Kalbar)- Perkumpulan Gemawan bersama pemangku kepentingan lintas sektor menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat posisi petani perempuan di Kota Singkawang. Langkah ini dirumuskan dalam Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder bertema “Penguatan Petani Perempuan Melalui Kolaborasi Lintas Pihak” di Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (1/9/2026).

Kolaborasi ini diinisiasi karena besarnya kontribusi perempuan dalam sistem pangan belum diimbangi dengan pengakuan resmi dan akses sumber daya yang setara. Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, penyuluh pertanian, hingga pelaku usaha.

Perwakilan Perkumpulan Gemawan, Uray Endang Kusumajaya, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan memetakan kondisi riil petani perempuan guna melahirkan rencana aksi bersama yang terukur.

“Harapannya forum ini menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas intervensi dan rencana aksi kolaborasi untuk memperkuat petani perempuan,” ujar Uray.

Ketimpangan Akses dan Tantangan Alih Fungsi Lahan

Moderator FGD, Rahma, mengungkapkan bahwa sebagian besar petani perempuan belum tercatat resmi secara administrasi. Dampaknya, mereka kesulitan mengakses program bantuan pemerintah, modal usaha, teknologi, hingga legalitas hukum.

Untuk memutus mata rantai tersebut, Gemawan menggulirkan Program Perempuan Petani KUAT melalui pendekatan 3R, yaitu Rekognisi (pengakuan), Representasi (keterwakilan dalam keputusan), dan Redistribusi (keadilan akses sumber daya).

Di sisi lain, sektor pertanian di Kota Singkawang juga menghadapi tantangan tata ruang kota. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Singkawang, Terry Listiyadi, memaparkan bahwa lahan potensial di Singkawang Utara, Timur, dan Selatan terus tertekan oleh alih fungsi lahan permukiman.

Petani lokal juga dihadapkan pada persoalan klasik seperti mahalnya pupuk, keterbatasan modal, status lahan sewa, hingga ancaman perubahan iklim.

Mendorong Kemandirian Lewat Kolaborasi Lintas Pihak

Perwakilan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang, Nispuhani, menegaskan bahwa program pemerintah pada dasarnya bersifat netral gender. Kebijakan bantuan disalurkan melalui kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT).

Namun, keterbatasan anggaran berbasis birokrasi membuat intervensi pemerintah tidak bisa menyentuh seluruh kebutuhan individu petani.

“Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya kolaborasi dengan pihak lain agar kebutuhan petani perempuan dapat didukung secara lebih luas,” tutur Nispuhani.

Penyuluh Pertanian Fungsional, Joko Supriyanto, menambahkan bahwa penguatan ke depan harus difokuskan pada peningkatan literasi digital, penguasaan teknologi budidaya ramah lingkungan, serta kemampuan membaca pasar agar produk pascapanen memiliki daya saing tinggi.

Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi penyusunan peta jalan (roadmap) kolaborasi, di mana pemerintah bertindak sebagai regulator, organisasi sipil sebagai pendamping lapangan, dan petani perempuan sebagai aktor utama penggerak ekonomi.

Penulis : Hendra/ r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS