Industri Perikanan dan Ekonomi Baru Pesisir Kalbar

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA

Kalimantan Barat (Kalbar) terlalu lama dibaca dari daratan. Ketika membicarakan ekonomi Kalbar, perhatian segera tertuju pada perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan komoditas berbasis lahan. Padahal, jika pembangunan dilihat dari garis pantai, muara, pelabuhan, dan permukiman nelayan, terdapat ruang ekonomi lain yang belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi kekuatan industri perikanan. Di tengah kebutuhan diversifikasi ekonomi, industri perikanan seharusnya ditempatkan bukan sekadar sebagai subsektor penyedia pangan, melainkan sebagai fondasi ekonomi baru pesisir Kalbar.

Orientasinya harus berubah dari menangkap dan menjual ikan menjadi membangun rantai nilai: penangkapan, budidaya, cold storage, pengolahan, industri pangan, logistik, perdagangan antarpulau, ekspor, sampai ekonomi kreatif berbasis produk laut. Perubahan cara pandang tersebut semakin penting karena ekonomi Kalbar sedang mencari sumber pertumbuhan yang lebih beragam. Badan Pusat Statistik mencatat PDRB Kalimantan Barat pada 2025 telah mencapai sekitar Rp328,57 triliun atas dasar harga berlaku, dengan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen sepanjang tahun. Pertanyaannya, seberapa jauh wilayah pesisir ikut menikmati pertumbuhan tersebut?

Membaca Kembali Sejarah Pesisir

Secara historis, Kalbar tidak pernah sepenuhnya merupakan ekonomi daratan. Sungai Kapuas, pesisir Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara hingga Ketapang telah membentuk ruang mobilitas manusia dan barang selama berabad-abad. Dalam perspektif Fernand Braudel (1972), laut bukan pemisah antarmasyarakat, melainkan ruang yang menghubungkan perdagangan, kebudayaan, dan pembentukan ekonomi. Perspektif ini relevan untuk membaca pesisir Kalbar. Laut Natuna dan kawasan sekitarnya seharusnya tidak dipandang sebagai halaman belakang pembangunan, tetapi sebagai ruang ekonomi.

Kehidupan masyarakat pesisir bahkan menunjukkan hubungan panjang antara perdagangan, mobilitas, dan pembentukan kebudayaan lokal. Aktivitas ekonomi tidak hanya berlangsung di pasar formal, tetapi juga dalam jaringan keluarga, komunitas nelayan, pedagang pengumpul, pemilik kapal dan pengolah hasil laut. Karl Polanyi (1944) mengingatkan ekonomi selalu embedded atau tertanam dalam kehidupan sosial. Karena itu, industrialisasi perikanan Kalbar tidak boleh dimaknai sebagai menggantikan ekonomi nelayan dengan perusahaan besar. Modernisasi justru harus memperbesar posisi tawar masyarakat pesisir dalam rantai nilai. Di sinilah persoalannya.

Selama nelayan hanya berada pada tahap produksi primer, nilai ekonomi terbesar tidak otomatis berada di tangan mereka. Ikan ditangkap di laut Kalbar, tetapi nilai tambah dapat terbentuk di kota atau daerah lain melalui pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran, dan ekspor.
Maka agenda ekonomi pesisir sesungguhnya merupakan agenda merebut kembali nilai tambah.

Potensi sumber daya memberikan alasan kuat untuk melakukan transformasi tersebut. Pemerintah Provinsi Kalbar, merujuk Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022, menyebut potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang mencakup perairan Kalbar mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Angka itu tentu tidak dapat dibaca sebagai seluruhnya milik Kalbar atau seluruhnya boleh dieksploitasi. Ia menunjukkan besarnya ekosistem sumber daya tempat ekonomi perikanan Kalbar berada. Justru karena besar, pengelolaannya harus semakin hati-hati.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (BPS Kalbar) sendiri sampai menerbitkan Statistik Perikanan Provinsi Kalbar 2024 yang memotret pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan dan pendaratan ikan tradisional. Ini menunjukkan perikanan bukan kegiatan ekonomi marginal, melainkan aktivitas yang mempunyai jaringan produksi dan kelembagaan tersendiri. Tetapi kekayaan sumber daya tidak identik dengan kemakmuran. Dalam teori pembangunan, Hirschman (1958) menjelaskan pentingnya backward linkage dan forward linkage.

Sebuah sektor akan memberikan efek pembangunan yang besar apabila aktivitas utamanya memicu industri pemasok di belakang sekaligus industri lanjutan di depannya. Logika tersebut tepat digunakan untuk Kalbar. Satu kilogram ikan seharusnya tidak berhenti sebagai ikan segar. Di belakang kegiatan penangkapan terdapat industri kapal, mesin, alat tangkap, es, bahan bakar, perawatan, pembiayaan dan teknologi navigasi. Di depannya terdapat cold chain, fillet, ikan beku, pengalengan, surimi, tepung ikan, kuliner, pengemasan, logistik dan perdagangan. Jika mata rantai tersebut tumbuh di Kalbar, perikanan akan berubah menjadi industrialisasi pesisir. Transformasi itu memerlukan simpul spasial. Salah satu yang paling strategis adalah Pemangkat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat secara kelembagaan memang diarahkan menjadi pusat industri perikanan tangkap Kalbar. Dalam dokumen kinerjanya, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat ditempatkan sebagai titik sentral pengembangan industri mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil perikanan hingga pemasaran. Ini merupakan modal penting. Namun pelabuhan tidak boleh hanya dipahami sebagai tempat kapal datang dan ikan dibongkar. Pelabuhan modern adalah sebuah ekosistem industri.

Michael Porter (1990) menjelaskan daya saing wilayah melalui pembentukan cluster: konsentrasi perusahaan, pemasok, tenaga kerja, lembaga pendidikan, infrastruktur dan institusi pendukung yang saling memperkuat produktivitas. Dengan pendekatan tersebut, Pemangkat dapat dikembangkan menjadi fisheries industrial cluster. Di sekelilingnya harus tumbuh industri es, gudang beku, pengolahan ikan, bengkel kapal, produsen kemasan, laboratorium mutu, lembaga pembiayaan nelayan, jasa logistik hingga perusahaan eksportir.

Penguatan simpul juga mulai terlihat di daerah lain. Pada Juni 2025 pemerintah menetapkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suka Bangun di Kabupaten Ketapang dan PPI Selakau di Kabupaten Sambas sebagai pangkalan pendaratan ikan. Pada saat yang sama, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat termasuk tiga pelabuhan perikanan dengan skor tertinggi dalam penerapan pengelolaan lingkungan pada penilaian terkait pengelolaan pelabuhan. Artinya, embrio jaringan ekonomi pesisir sebenarnya telah tersedia. Tantangannya tinggal menghubungkannya.

Membangun Koridor Ekonomi Pesisir

Kalbar membutuhkan desain koridor industri perikanan pesisir, bukan pembangunan proyek yang berdiri sendiri. Sambas-Pemangkat-Singkawang-Mempawah-Kubu Raya-Pontianak hingga Kayong Utara dan Ketapang dapat dibaca sebagai rangkaian simpul ekonomi dengan karakter berbeda. Tidak semua wilayah harus memiliki industri yang sama. Satu kawasan dapat berfungsi sebagai pusat pendaratan ikan, daerah lain sebagai pengolahan, budidaya, logistik, perdagangan atau pusat konsumsi. Pontianak dapat memainkan peran lebih besar sebagai pusat distribusi, pembiayaan, pemasaran dan jasa bisnis. Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran ekonomi perkotaan Jane Jacobs (1969). Kota berkembang bukan semata karena mempunyai industri besar, tetapi karena kemampuan menciptakan diversifikasi aktivitas ekonomi baru dari basis produksi yang telah ada.

Artinya, industrialisasi perikanan juga dapat mengubah ekonomi kota. Pontianak dan Singkawang misalnya dapat mengembangkan industri kuliner, perdagangan produk laut, seafood processing, pusat distribusi dingin dan ekonomi kreatif berbasis gastronomi pesisir. Di sinilah kebudayaan memiliki nilai ekonomi. Ikan tidak hanya memiliki harga sebagai komoditas. Ia memiliki cerita, resep, identitas, pengetahuan lokal dan pengalaman kuliner. Ekonomi budaya dapat mengubah produk biasa menjadi produk dengan diferensiasi pasar. Masyarakat tidak lagi hanya menjual ikan, tetapi menjual nilai budaya pesisir Kalbar.

Tetapi industrialisasi akan sulit terjadi tanpa pembenahan logistik. Ikan merupakan komoditas yang cepat mengalami penurunan mutu. Karena itu, cold chain menjadi infrastruktur ekonomi sama pentingnya dengan jalan. Gudang beku, pabrik es, kendaraan berpendingin, fasilitas pengolahan, pelabuhan, listrik stabil dan sistem informasi harga harus dibangun sebagai satu jaringan. Dalam ekonomi biaya transaksi Douglass North (1990), kualitas institusi dan infrastruktur menentukan besarnya biaya yang harus ditanggung pelaku ekonomi. Semakin mahal biaya logistik dan semakin panjang rantai pemasaran, semakin kecil bagian harga akhir yang diterima produsen.Ini menjelaskan paradoks yang sering terjadi di wilayah kaya sumber daya: konsumen membayar mahal, tetapi produsen primer tidak otomatis sejahtera.

Pada akhir 2025, misalnya, Nilai Tukar Nelayan subsektor penangkapan Kalbar menghadapi tekanan. Kajian fiskal regional mencatat pada Desember 2025 Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) turun 0,42 persen karena indeks harga yang diterima nelayan turun 0,15 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan naik 0,27 persen. Penurunan harga kelompok penangkapan laut terutama berkaitan dengan komoditas seperti tongkol, udang laut, dan manyung. Data kecil tersebut mengandung pesan besar. Menaikkan produksi belum tentu menaikkan kesejahteraan nelayan.

Yang dibutuhkan adalah produktivitas sekaligus kekuatan pasar. Nelayan Harus Naik Kelas Karena itu, pembangunan perikanan tidak boleh berhenti pada pembagian kapal atau alat tangkap. Amartya Sen (1999) melihat pembangunan sebagai perluasan kapabilitas manusia. Dengan perspektif tersebut, kebijakan perikanan harus meningkatkan kemampuan nelayan dalam teknologi, organisasi, pembiayaan, pengolahan, informasi pasar dan pengambilan keputusan.
Nelayan harus naik kelas dari sekadar produsen menjadi pelaku usaha. Koperasi perikanan dapat diperkuat untuk memiliki cold storage, melakukan pembelian kolektif, mengakses pembiayaan, bahkan mengembangkan merek produk sendiri. Digitalisasi juga dapat memperpendek jarak antara nelayan dan pasar. Akan tetapi, transformasi tersebut harus memahami struktur sosial pesisir.

James C. Scott (1976) melalui studi ekonomi moral masyarakat agraris menunjukkan bahwa rumah tangga produsen kecil sangat sensitif terhadap risiko subsistensi. Kebijakan modernisasi yang hanya mengejar efisiensi dapat gagal apabila mengabaikan keamanan ekonomi rumah tangga.
Karena itu, kredit murah, asuransi nelayan, jaminan keselamatan, kepastian pasar dan stabilitas harga harus berjalan bersama modernisasi teknologi. Jangan Menghabiskan Laut Ada satu batas yang tidak boleh dilanggar: ekologi. Laut bukan tambang yang dapat terus dieksploitasi sampai habis. Elinor Ostrom (1990) menunjukkan bahwa sumber daya bersama dapat dikelola secara berkelanjutan ketika komunitas memiliki aturan, institusi dan partisipasi yang kuat. Karena itu, masyarakat nelayan harus ditempatkan sebagai aktor pengelolaan sumber daya, bukan sekadar penerima kebijakan. Kalbar telah bergerak ke arah tersebut.

Pada 2025 terdapat penguatan Komite Pengelola Bersama Perikanan yang melibatkan pelaku perikanan, pemangku kepentingan dan mitra strategis untuk memperkuat tata kelola, kepatuhan, kapasitas serta kelembagaan nelayan. Industrialisasi tanpa keberlanjutan justru akan menghancurkan basis industrinya sendiri. Pengawasan penangkapan, perlindungan habitat, data stok ikan, pengendalian alat tangkap dan rehabilitasi ekosistem pesisir karenanya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi.

Masa depan Kalbar tidak harus memilih antara daratan dan lautan. Yang dibutuhkan adalah struktur ekonomi yang lebih berimbang. Selama puluhan tahun, pembangunan daerah kaya sumber daya sering terjebak dalam ekonomi ekstraktif: mengambil komoditas, menjualnya dalam bentuk mentah, kemudian membeli kembali barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Perikanan menawarkan kesempatan memperbaiki pola tersebut. Ikan harus diolah di Kalbar. Kemasan diproduksi di Kalbar. Tenaga kerjanya dilatih di Kalbar. Teknologi pengolahan dikembangkan di Kalbar. Perusahaan lokal harus tumbuh bersama investasi besar. Pelabuhan perikanan harus terhubung dengan industri, kota dan pasar ekspor.

Dengan strategi demikian, perikanan bukan hanya menghasilkan ikan. Ia menciptakan pekerjaan, kelas pengusaha baru, industri pangan, jasa logistik, ekonomi kota, kuliner, ekspor dan kelas menengah pesisir. Itulah perubahan paling penting yang harus dikejar. Kalbar memiliki laut, sungai, pelabuhan, komunitas nelayan, sumber daya ikan, dan posisi geografis yang strategis. Yang masih diperlukan adalah keberanian menghubungkan seluruh modal tersebut menjadi ekosistem industrialisasi perikanan. Jika itu dilakukan, pesisir tidak lagi menjadi tepian pembangunan. Pesisir justru dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Kalbar. *

*Penulis adalah Analis, Konsultan, Peneliti, Sejarawan dan Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS