Krisantus Sampaikan Aspirasi Strategis Kalbar saat Kunker Banggar DPR RI

Pontianak (Suara Kalbar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, didampingi Sekda Harisson, menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis yang diharapkan menjadi perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026 itu bertujuan menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional, termasuk Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta pembangunan infrastruktur strategis.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas perhatian Banggar DPR RI yang turun langsung ke daerah untuk mendengar kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kalimantan Barat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan selamat datang kepada Badan Anggaran DPR RI beserta para mitra kerja. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan suatu kehormatan sekaligus bentuk perhatian nyata dalam menyerap aspirasi daerah guna memperkuat pembangunan dan perekonomian Kalimantan Barat,” ujar Krisantus.

Pada kesempatan itu, Krisantus menyoroti pentingnya kebijakan Dana Bagi Hasil yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi besar pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan mineral, termasuk keberadaan lima industri smelter yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Namun demikian, daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas, kebijakan ekspor, penyesuaian produksi industri hingga tingginya ketergantungan terhadap sektor primer. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong hilirisasi industri, penguatan UMKM, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan publik dan perpajakan.

“Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu akan menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini. Kami berharap ada formulasi yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil,” tegasnya.

Selain persoalan DBH, Krisantus juga mengangkat tingginya beban belanja pegawai yang harus ditanggung pemerintah daerah, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan melalui APBN sehingga ruang fiskal daerah lebih leluasa digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, pemerintah daerah juga membutuhkan regulasi yang lebih jelas terkait tata kelola pungutan dan retribusi dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian.

“Kami berharap belanja pegawai, khususnya untuk PPPK, dapat didukung melalui APBN. Di samping itu, kami juga mengharapkan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tata kelola pungutan dan retribusi dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Kepastian regulasi akan memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola potensi sumber daya alam sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,” jelasnya.

Dalam paparannya, Krisantus juga menyinggung mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan ekspor perdana pada Juni 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat, terlebih dengan rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing yang diyakini mampu memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, serta memperluas akses perdagangan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Tim dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda Banggar DPR RI dalam menghimpun masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan APBN Tahun 2027.

“Kunjungan hari ini ke Kalimantan Barat bertujuan bertemu pemerintah daerah. Kami ingin menyerap kondisi dan persoalan di daerah karena Banggar sedang menyusun APBN Tahun 2027. Masukan-masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, terutama terkait transfer ke daerah, TKD, dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.

Syarif menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan dibahas di Banggar DPR RI dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang banyak disampaikan kepala daerah adalah besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Bahkan, terdapat sejumlah daerah yang harus mengalokasikan lebih dari 50 persen anggarannya hanya untuk membiayai gaji pegawai.

“Tadi kami mendengar langsung bagaimana kesulitan daerah. Ada yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen APBD. Ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi daerah,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap pemerintah pusat dapat mengoptimalkan penyaluran Dana Transfer ke Daerah maupun Dana Bagi Hasil agar percepatan pembangunan di daerah tetap berjalan.

“Harapan daerah tentu dana transfer seperti TKD dan berbagai dukungan anggaran yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi untuk mendukung pembangunan daerah,” tutup Syarif.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS