Wabup Sanggau dan Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Tinjau Tikungan Penyeladi, Perlu Penanganan Cepat serta Dorong Pelebaran dan Relokasi Jalan Nasional

Sanggau (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meninjau langsung turunan dan tikungan jalan nasional di Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, yang kerap menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Peninjauan dilakukan bersama Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Kementerian PUPR, Kepala Dinas PUPR Sanggau, BPBD, serta anggota DPRD Kabupaten Sanggau.

Susana menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Kalbar dan seluruh pihak terkait. Menurutnya, beberapa titik jalan strategis nasional di wilayah Kabupaten Sanggau dalam kondisi rusak dan rawan. Di Penyeladi, terdapat ruas jalan yang longsor di tikungan sepanjang sekitar 100 meter.

“Tikungan yang baru kejadian ini juga dari beberapa kecelakaan, termasuk bus Damri yang kemarin cukup viral. Terjadi juga kemarin sempat truk CPO dan beberapa mobil. Artinya ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat karena jalan Nasional,” kata Susana saat di lokasi.

Atas nama Bupati Sanggau, ia menegaskan Pemkab akan mendorong penanganan ke pemerintah pusat melalui data dan dukungan anggota DPR di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

“Untuk penanganan darurat, Balai Jalan Nasional sudah turun tangan melakukan penambahan badan jalan,”ungkapnya.

Susana menyebut pelebaran jalan di tikungan Penyeladi menjadi prioritas. Pemkab sudah berkoordinasi dengan kepala desa setempat.

“Ini masih akan kita lebarkan untuk kondisi darurat. Nanti kita lihat situasinya, namun upaya yang kita lakukan tetap akan kita coba usulkan juga untuk relokasi jalan sebagai jangka panjang,” ujarnya.

Selain Penyeladi, ia menyoroti sejumlah ruas jalan lain yang bermasalah. Di kawasan Tanjung Sekayam dan Tanjung Kapuas, jalannya sempit dan padat permukiman. Ruas Jalan Malindo juga menjadi agenda rutin karena banjir setiap tahun, termasuk di Desa Sosok dan Desa Moling. Tanjakan Semboja pun sudah retak dan longsor.

“Ini merupakan akses utama. Beberapa kabupaten masih lewat jalur ini. Kita lihat di belakang cukup padat truk tronton, dan ekspedisi. Turunannya cukup tinggi dan sering terjadi kecelakaan di turunan Penyeladi,” beber Susana.

Terkait solusi jangka panjang, Pemkab Sanggau akan mengusulkan relokasi pada titik-titik kritis. Keputusan relokasi akan dibahas bersama tim provinsi dan pusat. Sementara itu, usulan jalan alternatif sudah disiapkan Dinas PUPR sebagai langkah antisipasi.

Susana juga meminta Dinas Perhubungan bekerja sama dengan seluruh instansi vertikal untuk mengawasi muatan kendaraan yang melintas. Ia menegaskan tonase truk harus dikontrol rutin lewat razia bersama pihak berwenang.

“Agar muatan-muatan ini tolong nanti akan kita kontrol. Kolaborasi pengawasan tiap hari lewat razia yang melibatkan pihak berwenang akan terus kita lakukan,” tegasnya.

Ia menambahkan komitmen Pemda Sanggau jelas karena ruas tersebut berada di wilayah Kabupaten Sanggau dan menjadi jalur vital antar kabupaten. Upaya penanganan akan terus didorong bersama Pemprov dan DPRD Kalbar serta Balai Jalan Nasional.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik, meminta penanganan cepat terhadap ruas jalan di turunan tikungan Penyeladi yang rawan kecelakaan.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut perlu perhatian bersama pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat karena statusnya jalan nasional.

“Ada beberapa tempat yang mesti segera kita lakukan, seperti jalan ini. Kalau bisa dilebarkan. Ini jalan negara atau nasional dari balai, kalau bisa segera dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan,” pinta Mulyadi.

Ia menyebut pelebaran jalan dinilai mendesak karena jalur itu padat dan ruas jalannya sempit.

Selain infrastruktur, Mulyadi juga menekankan pentingnya pengecekan kelaikan kendaraan oleh perusahaan ekspedisi. Jalur Sanggau merupakan rute padat, terutama untuk angkutan dari Sintang menuju Pontianak yang menempuh perjalanan panjang.

“Perusahaan-perusahaan harus ngecek kemampuan layak jalan terhadap kesehatan kendaraan untuk perjalanan jauh. Kesehatan kendaraan mesti terus diperhatikan,” ujarnya.

Poin lain yang disorot adalah soal tonase muatan truk. Mulyadi meminta Dinas Perhubungan rutin melakukan razia untuk mengawasi beban muatan agar tidak merusak jalan. “Maksimal 8 ton ini terus diperhatikan. Perlu ada razia berkala terhadap tonase muatan truk yang menggunakan jalan nasional ini,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Kalbar berencana memanggil pihak PUPR Provinsi Kalimantan Barat untuk mengawal penanganan jalan tersebut. Mulyadi menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan anggota DPRD dapil Sanggau.

“Insya Allah kita akan komunikasi dan memanggil PUPR Provinsi Kalimantan Barat untuk mengawal ini semua,” pungkasnya.

Penulis Darmansyah