Sambas Catat Pertumbuhan Belanja 15,12 Persen Tertinggi di Kalbar, Yakob Pujana Apresiasi Kinerja Pemkab
Sambas (Suara Kalbar) – Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Sambas yang berhasil mencatatkan pertumbuhan realisasi belanja positif. Prestasi ini menjadi sorotan karena sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Barat justru mengalami kontraksi pada periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY), Jumat (7/11/2025).
Capaian tersebut terungkap dalam laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga September 2025.
Yakob menilai, hasil positif yang diraih Sambas menjadi bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang baik serta kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Kami tentu mengapresiasi pencapaian ini. Di saat banyak daerah mengalami penurunan, Kabupaten Sambas justru mampu menunjukkan pertumbuhan belanja positif. Ini bukan hal yang mudah,” ujarnya.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Sambas.
“Semoga ini menjadi motivasi untuk terus melakukan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Kalbar, Gunawan Setiono, menjelaskan bahwa pendapatan pajak daerah di Kalimantan Barat masih didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mencapai Rp587,95 miliar. Selain itu, pajak terbesar lainnya berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp400,66 miliar, dan Pajak Rokok senilai Rp270,26 miliar.
Dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas tercatat sebagai satu-satunya daerah dengan realisasi dan pertumbuhan pendapatan tertinggi hingga September 2025, yakni sebesar Rp1,475 triliun atau tumbuh 14,74 persen (YoY). Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,259 triliun dengan pertumbuhan 15,12 persen (YoY).
Sebaliknya, beberapa daerah lain mengalami penurunan signifikan seperti Kapuas Hulu yang turun 39,13 persen, Mempawah 22,42 persen, Kayong Utara 21,86 persen, dan Pemerintah Provinsi Kalbar 29,75 persen.
Secara keseluruhan, total belanja konsolidasi di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Kalimantan Barat tercatat Rp13,816 triliun, turun dari Rp16,276 triliun pada September 2024, atau mengalami kontraksi sebesar 15,12 persen (YoY).
Penulis: Serawati






