KPU Kubu Raya Lakukan FGD untuk Mengevaluasi Hasil Pemilu Serentak 2024

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk melaksanakan penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 lalu.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti, Bawaslu Kubu Raya, partai politik, akademisi, media dan pemantau pemilu. Kegiatan FGD ini digelar disalah satu hotel di Kubu Raua pada Selasa (18/2/2025) pagi.

Dalam sambutanya, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Kasiono mengatakan, kegiatan ini mengacu pada aturan disurat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan nomor 314/PL01-SD/01/2025.

“FGD ini bertujuan untuk menyusun laporan evaluasi Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan,” kata Kasiono.

Kasiono kemudian menuturkan, FGD ini merupakan wadah untuk menerima masukan, termasuk kritik, terhadap tahapan-tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2029 mendatang.

“Seluruh masukan-masukan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi KPU secara berjenjang hingga ke KPU Republik Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu di masa mendatang,” ujar Kasiono.

Ia juga berharap hasil diskusi ini, pihaknya bisa mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam tahapan pemilihan, baik pemilihan bupati-wakil bupati maupun pemilihan gubernur-wakil gubernur.

“Dengan adanya evaluasi, diharapkan pemilihan kepala daerah mendatang dapat berjalan lebih baik lagi, serta minim kendala, serta lebih profesional dan demokratis,” ungkapnya.

Kemudian Ketua KPU Kubu Raya itu menjelaskan bahwa, ada tiga tema besar yang diangkat dalam FGD ini, yaitu pertama menyangkut kelembagaan serta mengevaluasi peran kinerja penyelenggara pemilu 2024 baru lalu.

“Kemudian membahas faktor-faktor luar mempengaruhi jalannya pemilu, baik sebelum maupun setelah pemilihan termasuk distribusi logistik pemilu, dan aspek teknik lainnya, dan juga tingkat partisipasi pemilih,” pungkasnya.

Dari hasil FGD ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Penulis: Iqbal Meizar

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS