Kanwil DJP Kalbar Serahkan Dua Tersangka Kasus Penggelapan Pajak ke Kejaksaan

Konfrensi pers Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat pada Selasa (9/7/2024). SUARAKALBAR.CO.ID/Fajar.

Pontianak (Suara Kalbar) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat menyerahkan dua orang tersangka dalam kasus penggelapan pajak ke Kejaksaan Negeri Kota Pontianak pada Selasa (9/7/2024).

Kedua tersangka berinisial DKS dan juga HT. DKS merupakan direktur dari PT AMP yang bergerak di bidang usaha bahan bakar. Dua tersangka tersebut diduga melakukan penggelapan pajak senilai 3,6 miliar rupiah.

Kakanwil DJP Kalbar, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan saat ini berkas perkara sudah P21 atau berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum.

“Kami menyerahkan dua orang tersangka ke Kejaksaan Negeri Pontianak, berkas perkara sudah P21. Adapun dua orang tersebut adalah DKS, direktur dari PT AMP, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak yang terdaftar di kantor Pontianak Timur,” lanjutnya.

Menurut Inge, kedua tersangka melakukan tindak pidana dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yang tidak benar dan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke kas negara.

“Melalui wajib pajak, mereka melakukan tindak pidana dengan menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak menyetorkan pajak yang sudah mereka pungut ke kas negara. Kedua tersangka, DKS dan HT, telah menerbitkan faktur pajak yang sebenarnya tidak ada transaksi,” jelas Inge.

Kerugian negara akibat tindakan ini mencapai 3,6 miliar rupiah. Meskipun telah diminta secara persuasif untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka, para tersangka tidak melakukannya. Inge juga mengungkapkan bahwa HT berkolaborasi dengan DKS dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak memiliki dasar transaksi.

Dengan penyerahan kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri Pontianak, diharapkan kasus ini dapat segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perpajakan lainnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS