KPPN Gandeng BPKAD Mempawah Gelar FGD Evaluasi Kinerja Penyaluran dan Penyerapan Dana Transfer ke Daerah

Pj Bupati Mempawah Ismail didampingi Kepala BPKAD Mempawah Irnawati menerima penghargaan dari Kepala KPPN Pontianak Eko Erifianto saat FGD Evaluasi Kinerja Penyaluran dan Penyerapan TKD di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (25/6/2024). SUARAKALBAR.CO.ID/Diskominfo Mpw

Mempawah (Suara Kalbar) – Sebagai upaya peningkatan kinerja dan kemanfaatan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD), telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Penyaluran dan Penyerapan TKD di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa (25/6/2024).

Kegiatan terlaksana melalui sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak dengan BPKAD Kabupaten Mempawah.

Pj Bupati Mempawah Ismail dalam sambutannya memberikan apresiasi atas sinergi, kerjasama, dan dukungan KPPN Pontianak dalam penyaluran TKD di Kabupaten Mempawah.

Pj Bupati berharap, melalui FGD dapat memberikan manfaat berupa terevaluasinya kinerja dan capaian output atas kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah pusat, serta terindentifikasi dan tersolusikannya potensi kendala dan permasalahan yang dapat menghambat proses penyaluran TKD.

FGD dimoderatori oleh Kepala BPKAD Kabupaten Mempawah Irnawati. Sementara materi disampaikan oleh Kepala KPPN Pontianak, Eko Erifianto.

Eko kemudian memaparkan total realisasi TKD di Kabupaten Mempawah sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.

Realisasi terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.6,8 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.273, 3 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.61,6 miliar, Dana Insentif Daerah Rp.3,8 miliar, dan Dana Desa Rp.35,1 miliar.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, dalam rangka percepatan dan peningkatan kinerja penyaluran TKD perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti:
(1) peningkatan pemahaman terhadap karakteristik dan validitas data TKD;
(2) percepatan pengadaan barang/ jasa pemerintah;
(3) percepatan pemenuhan dan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan;
(4) menghindari terjadinya fraud dalam pengelolaan TKD; serta
(5) koordinasi dan monev secara memadai oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam FGD tersebut juga disampaikan materi mengenai harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh Plh. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Gunawan Setiono.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa tujuan harmonisasi fiskal adalah untuk meningkatkan aspek resiliensi, sustainability, dan unity sebagai landasan pembangunan nasional.

Harmonisasi tersebut diwujudkan melalui;
(1) sinergi kebijakan pembangunan dengan kebijakan fiskal daerah;
(2) penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD;
(3) pengendalian dalam kondisi darurat melalui refocusing alokasi anggaran;
Dan (4) sinergi bagan akun standar melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, dengan kegiatan FGD tersebut dapat diperoleh kesepahaman bersama antara KPPN Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus menerus bersinergi dan berkontribusi secara produktif dalam upaya peningkatan kinerja penyaluran TKD.

Upaya tersebut dilakukan melalui mitigasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi untuk meminimalisasi berbagai hambatan yang dapat terjadi, sehingga mendorong percepatan dan kemanfaatan penyaluran TKD kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Mempawah.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS