Pak Jokowi, Ini Pernyataan Sikap Organisasi Melayu di Mempawah Kalbar terkait Insiden Rempang

Pimpinan maupun pengurus sejumlah organisasi kemasyarakatan Melayu di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat saat membacakan pernyataan sikap terkait insiden Rempang Kepulauan Riau di Rumah Budaya Melayu Mempawah, Senin (18/9/2023). SUARAKALBAR.CO.ID/Foto. Distra

Mempawah (Suara Kalbar) – Sejumlah organisasi kemasyarakatan Melayu di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat turut memberikan pernyataan sikap terkait nasib saudara mereka di Rempang, Kepulauan Riau.

Pernyataan sikap itu lahir setelah organisasi kemasyarakatan Melayu Mempawah yang terdiri atas Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Persatuan Orang Melayu (POM), Laskar Pemuda Melayu (LPM), Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM, Barisan Pemuda Melayu (BPM) dan Majelis Puan Melayu (MPM), menggelar rapat di Rumah Budaya Melayu (RBM) Mempawah, Senin (18/9/2023) pagi.

Berikut kutipan pernyataan sikap organisasi kemasyarakatan Melayu di Mempawah;

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad dan hidayahNya kepada kita semua sehingga segala yang kita rencanakan dapat terlaksana. Amiin.

Selanjutnya, dengan hormat disampaikan bahwa setelah membaca berita, melihat video, dan mendengar jeritan pilu masyarakat Melayu Rempang, Kepulauan Riau, yang melakukan aksi protes menolak digusur dari tanah mereka karena di tanah tersebut akan dibangun proyek multinasional bernilai ratusan triliun, hati nurani masyarakat Melayu di manapun, termasuk di Mempawah Kalimantan Barat, merasa terusik.

Berkenaan dengan hal tersebut, seluruh organisasi kemasyarakatan Melayu Kabupaten Mempawah menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada bapak Presiden Republik Indonesia.

  1. Kami menyakini bahwa masyarakat Melayu di manapun sangat setuju dengan perkembangan, karena pembangunan bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi mereka dan seluruh rakyat Indonesia.
  2. Perencanaan pembangunan fisikal di satu tempat, terlebih di Pulau Rempang, yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan memiliki sejarah peradaban yang khas bagi Melayu Rempang, seharusnya dilakukan dengan pendekatan humanistik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
  3. Pembangunan fisik dengan investasi multinasional yang akan dilakukan di Pulau Rempang harus memperhatikan kearifan lokal, serta melibatkan dan memberikan seluas-luasnya kemakmuran bagi masyarakat Melayu setempat pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.
  4. Pemerintah harus merangkul dan membangun masyarakat Indonesia dengan penuh rasa cinta kasih sayang agar pemerintah bersama rakyat dapat mewujudka cita-cita berdirinya bangsa dan negara ini seperti diamanahkan di dalam pembukaan UUD 1945.
  5. Sebagai bagian dari masyarakat Melayu Nusantara, kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan represif aparat TNI dan Polri dalam mengamankan aksi demo masyarakat Melayu Rempang.
  6. Dalam pada itu, kami juga berharap hendaknya masyarakat yang menyampaikan aksi protes dengan tetap menjaga adab, serta tidak terpancing oleh provokator hingga melakukan tindakan-tindakan yang menciderai harkat dan martabat masyarakat Melayu.

Demikian hal-hal di atas kami sampaikan kepada bapak Presiden RI dengan harapan semoga dapat diperhatikan dan dipertimbangkan.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS