Baru Tiga Bulan Jadi Peserta, Ahli Waris Petani di Mempawah Terima Santunan Rp 42 Juta

Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Iqbal Lazuardi Pranoto secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian kepada ahli waris Muhammad Rais di Dusun Moton, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Selasa (21/3/2023). SUARAKALBAR.CO.ID/Foto. Distra

Mempawah (Suara Kalbar) – BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Kalimantan Barat menyalurkan santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp 42 juta kepada ahli waris Muhammad Rais, seorang petani di Mempawah Timur, yang meninggal dunia karena sakit.

Secara simbolis penyerahan santunan dilakukan Iqbal Lazuardi Pranoto selaku Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Pontianak kepada Askiye selaku istri sekaligus ahli waris M. Rais di rumah duka Dusun Moton, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Selasa (21/3/2023) siang.

Saat penyerahan santunan, turut hadir Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) Mempawah, Nurhayati, Kader PAN M. Hudi Sarman, anggota FOMEKA Mempawah, tokoh masyarakat dan pihak keluarga almarhum.

Nurhayati, Agen Perisai Mempawah, menjelaskan almarhum Muhammad Rais baru tiga bulan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal bukan penerima upah (BPU).

“Sebenarnya, keikutsertaan almarhum ini dalam program BPJS Ketenagakerjaan sama sekali tidak diketahui istrinya, ibu Askiye. Sebab keanggotaan almarhum didaftarkan oleh kader PAN Mempawah, yakni bapak M. Hudi Sarman,” jelas dia.

Setiap bulan, iuran yang dibayarkan hanya Rp 16.800. Dan begitu masuk di masa kepesertaan bulan ketiga, Muhammad Rais meninggal dunia karena sakit.

“Nah karena yang bersangkutan meninggal dunia di masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka berhak mendapat santuan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp 42 juta yang hari ini diserahkan kepada ahli waris,” jelas Nurhayati, yang juga Ketua Fomeka Mempawah.

Di tempat yang sama, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Iqbal Lazuardi Pranoto membenarkan kedatangannya di rumah duka untuk menyalurkan santunan JKM secara simbolis kepada ahli waris sekaligus untuk bersilaturahmi.

Menurutnya, proses pencairan klaim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya membutuhkan waktu 7 hari kerja, dengan catatan berkas dokumen yang diajukan valid dan lengkap dari pihak ahli waris.

“Nah setelah dokumen dinyatakan valid dan lengkap, maka seperti hari ini secara simbolis dana santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kita salurkan kepada pihak ahli waris,” ungkap dia.

Ditanya soal manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Iqbal mengatakan, hal ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat, termasuk sektor informal bukan penerima upah.

“Bagi sektor informal bukan penerima upah ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga program perlindungan dari peserta mandiri. Yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian dan Program Jaminan Hari Tua,” beber dia.

Singkatnya, jelas Iqbal, Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah untuk memberikan perlindungan kepada peserta akibat resiko kecelakaan akibat hubungan kerja.

“Mulai saat berangkat dari rumah, ketika di tempat kerja, perjalanan pulang, dan bilamana ada keperluan lain terkait hubungan pekerjaan di luar hari kerja,” jelasnya.

Yang diperoleh dari program itu terdiri atas bantuan peralatan, penginapan, pengobatan, pengganti gaji selama yang bersangkutan dirawat, hingga santunan jika menderita cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Selain itu, ada pula manfaat beasiswa yang diberikan kepada anak peserta dengan jumlah dua orang anak dari TK hingga perguruan tinggi, yang jika dinominalkan sebesar Rp 175 juta.

Sedangkan Program Jaminan Kematian, jelas Iqbal, program yang memberikan manfaat kepada ahli waris peserta yang mengalami resiko meninggal dunia bukan karena hubungan kerja.

Misalnya, meninggal karena sakit, meninggal karena usia, atau meninggal karena bunuh diri atau menjadi korban pembunuhan. Adapun nilai santunan yang diberikan sebesar Rp 42 juta.

Selain itu, ada pula manfaat beasiswa bagi anak peserta. Hanya saja, beasiswa diberikan dilihat dari dari masa kepesertaan minimal tiga tahun.

Dan program terakhir bagi sektor informal bukan penerima upah adalah Program Jaminan Hari Tua atau biasa disebut JHT.

“Program ini bersifat tabungan. Jadi bisa diklaim pencairannya apabila peserta sudah berhenti bekerja. Iuran JHT yang bersangkutan akan diakumulasikan dan ditambah hasil pengembangan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Untuk menjadi peserta, ada dua pilihan program mandiri yang bisa diikuti. Yakni program kepesertaan minimum yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan iuran perbulan Rp 16.800.

Sedangkan paket program kepersertaan kedua terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua menggunakan tabungan bernilai iuran Rp 36.800 perbulan dengan komponen tabungan minimal Rp 20 ribu.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS