Kelangkaan Minyak Goreng, KMKS Desak Pemkab Sambas Operasi Pasar Murah

Sambas (Suara Kalbar)- Mahasiswa Sambas yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) sesalkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini.

“Kelangkaan minyak goreng terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam tiga bulan terakhir di awal tahun 2022. Hal ini kemudian menyebabkan harga minyak goreng naik,” ujar Ketua Umum KMKS Muhammad Rifa’ie, Sabtu (19/3/2022).

Dia mengatakan sejauh ini, pihaknya melihat belum ada upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk melakukan operasi pasar minyak murah kepada masyarakat di Kabupaten Sambas.

“Kelangkaan minyak goreng terjadi di seluruh bumi Pertiwi Indonesia padahal di Indonesia kami melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit besar dan bahkan di Indonesia juga penghasil CPO terbesar di dunia,” katanya.

Selaku mahasiswa, kata Rifa’ie, pihaknya mengaku kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam hal kelangkaan dan kenaikan minyak goreng belum sama sekali menghasilkan solusi yang konkrit bagi masyarakat.

“Berbicara di Kabupaten Sambas minyak goreng bahkan satu liternya tembus 20-30 ribu sangat disayangkan. Beberapa pekan terakhir kami juga melihat jajaran DPRD di kabupaten Sambas kunjungan kerja ke salah satu perusahaan sawit di Kalimantan barat. Sejauh ini kami masih menunggu apa gerakan dari pemerintah daerah menyikapi krisis minyak goreng ini,”katanya.

Di Kalimantan Barat merupakan wilayah yang mempunyai 132 perusahaan sawit sumber dari data.kalbarprov.go.id.
“Setidaknya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan barat pemerintah bisa membuat gerakan dan solusi bersama menyikapi kelangkaan minyak goreng di wilayah-wilayah khusus di Kalimantan Barat,” katanya.

Sementara itu Fajar Anggreswari salah satu pengurus KMKS mengatakan kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah lakukan belum menemukan titik terang.

“Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak tegas penimbun produk minyak goreng,” jelasnya.

Untuk di Kalimantan barat khususnya di Kabupaten Sambas, ia berharap Kapolres memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas orang-orang yang menimbun minyak makan.

“Jangan sampai ada mafia-mafia yang ingin memperkaya diri sendiri maupun kelompok kemudian menyengsarakan rakyat kalangan menengah kebawah, mengambil kesempatan di saat kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng ini,”kata Fajar.

Ia mengatakan solusi yang yang ditawarkan kepada pemerintah kabupaten Sambas segera laksanakan mitra kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan barat. “Untuk menggelar operasi pasar murah khusus minyak goreng bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, untuk jajaran kepolisian kami berharap menindak tegas mafia penimbunan minyak goreng, lakukan operasi di toko-toko maupun di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sambas. “Takutnya banyak orang yang melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan disaat penderitaan maupun jeritan masyarakat saat ini,” katanya.