100 Aparat Desa dan Kecamatan Ikuti Pelatihan Penguatan Pemerintah Dalam Program Pansimas

Sebanyak 100 aparat desa dan kecamatan mengikuti pelatihan penguatan pemerintah desa dan kecamatan yang dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 5-8 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan di Aula Hotel Meldy Sanggau.

Sanggau (Suara Kalbar) – Sebanyak 100 aparat desa dan kecamatan mengikuti pelatihan penguatan pemerintah desa dan kecamatan yang dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 5-8 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan di Aula Hotel Meldy Sanggau.

Hal ini dalam rangka mewujudkan keberlanjutan program pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) III.

Kegiatan tersebut di buka ketua Distrik Projeck Manajen Unit (DPMU) Program Pansimas Kabupaten Sanggau Agus Hidayat. Dalam sambutannya Agus menyampaikan pentingnya pemeliharaan SPAMS yang telah terbangun.

“Membangun mudah tapi memelihara sarana yang sulit dilakukan. Itulah pentingnya sinegi antara aparat desa dengan pengelola SPAMS yang ada di lokasi kegiatan Pansimas,” ujarnya.

Koordinator Program Pansimas Kabupaten sanggau Tetra Devineir menyampaikan ada 90 desa di 15 kecamatan yang telah mendapatkan program Pansimas di Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 hingga 2021.

“Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dan target universal akses air minum dan sanitasi di desa dalam Program Pamsimas III di Kabupaten Sanggau. Oleh karenanya diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kecamatan dalam menjalin kerja sama untuk mewujudkan pencapaian akses air minum dan sanitasi di desa,”katanya, Jumat (8/10/2021).

Sementara itu Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau Alian mengatakan pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi merupakan hal mendasar.

“Kewenangan desa terhadap pengelolaan air minum berskala desa ditegaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 47 tahun 2015 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa,”kata Alian.

Alian menerangkan kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KP-SPAMS) merupakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa yang dibentuk untuk mengelola sarana air minum dari hasil kegiatan Pamsimas.

“Pengelolaan air minum berskala desa merupakan kewenangan desa, maka dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah desa mesti menjamin dan memastikan lembaga yang mengelola Spams desa bekerja dengan baik dan tidak bertentangan dengan kebijakan desa,”katanya.