Bupati Sambas Sampaikan Dua Raperda Desa dan Anggaran Perubahan

  • Bagikan
Bupati Sambas H Satono menyampaikan draft Tiga Raperda kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas di Gedung DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (1/9/2021).dok.foto.Zulfian

Sambas (Suara Kalbar)- Pemerintah Kabupaten Sambas mengajukan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah dan Anggaran Perubahan Tahun 2021. Pengajuan Raperda disampaikan langsung Bupati Sambas H Satono didampingi Wakil Bupati Sambas, Sekda Sambas, Asisten I dan Pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Sambas dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sambas, H Arifidiar dan Wakil Ketua III DPRD Suriadi, Rabu (1/9/2021).

Tiga raperda yang diajukan Bupati Sambas, yaitu Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022.

Raperda tentang pembentukan Desa Arga Pura Kecamatan Subah dan Raperda tentang Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah.

Dalam sambutannya Bupati Sambas Satono mengatakan menyikapi penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, pemerintah pusat melalui beberapa regulasi mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Termasuk penyesuaian dana transfer ke daerah melalui pengurangan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). “Hal itu sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya,” katanya.

Disamping itu, Bupati Sambas mengatakan adanya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021.

Ditambahkan Satono, adanya penyesuaian beberapa kegiatan lainnya di tahun yang sama, termasuk penyesuaian dana hibah BOS dari pemerintah provinsi, mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan apbd tahun anggaran 2021 sesuai regulasi yang ada.

“Momentum Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tetap dapat mencapai hasil yang optimal,” jelas Bupati.

Pembentukan daerah baru atau pemekaran pada dasarnya ditegaskan Bupati, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat seiring berjalannya pemerintahan disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Disadari, di satu sisi tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, lanjut Satono, kinerja pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan, baik alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif.

“Pemekaran suatu desa adalah salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau memperpendek rentang kendali atau span of control, sehingga lebih mempermudah bagi aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat yang jauh dari akses dan juga membuka keterisolasian suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut,” kata Bupati.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sambas Arifidiar mengatakan pemekaran desa merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

“Hakikat pemekaran desa lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan desa baru yang terbentuk sesuai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara aktif pembentukan suatu desa baru dapat diadakan oleh pemerintah daerah antara lain melalui pemekaran desa,” kata H Arifidiar.

  • Bagikan