Simbiosis Korupsi

  • Bagikan

.

Oleh:
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H

Transparency
Internasional Indonesia (TII) merilis hasil skor indeks persepsi korupsi (IPK)
Indonesia tahun 2020 sebesar 37 atau turun 3 poin dari hasil skor IPK tahun
2019 lalu. Dalam konteks peringkat, Indonesia juga mengalami penurunan dari
peringkat 85 menjadi peringkat 102.

Perngkat
IPK Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara macam Timor
Leste (peringkat 40), Malaysia (peringkat 51), Brunei (peringkat 60), dan
Singapura (peringkat 85). Penurunan IPK sendiri menjadi yang pertama bagi
Indonesia sejak 12 tahun terakhir. Fenomena ini tentunya harus menjadi atensi
kita bersama, sebuah alarm sebagai
cambuk introspeksi agar berjalannya
negara ini kembali on the track sebagaimana
amanat konstitusi dan cita reformasi yang menghendaki zero tolerance terhadap korupsi.

Menurut
temuan Transparency Internasional Indonesia, penurunan skor IPK dikarenakan
adanya stagnansi yang berafilisasi dengan sektor ekonomi-bisnis dan investasi
serta kondisi politik-demokrasi yang masih rentan terhadap praktik-praktik
koruptif. Korupsi politik masih menjadi semacam varieties of democrazy dalam wacana politik Indonesia.

Berkaca
pada realitas di atas, Jon ST Quah dalam buku Curbing Corruption In Asian Countries, An Impossible Dream (2013)
mengatakan bahwa korupsi akan selalu tumbuh subur manakala pemimpin politik
atau pembuat kebijakan publik tidak memiliki kehendak politik untuk memimpin
pemberantasan korupsi. Arti kata memimpin di sini memiliki pengejawantahan
makna yang luas, tidak sekadar dalam arti sikap semantik, melainkan juga dalam
wacana legislasi dan alokasi anggaran.

Dalam
konteks sistem hukum nasional, korupsi sendiri merupakan tindak pidana yang
tergolong sebagai extraordinary crime yang
memiliki dampak negatif yang luas, sehingga memerlukan treatments luar biasa pula. Menurut Peter Eigen (2003) dampak
korupsi tidak hanya mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan
institusi-institusi demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan
memiskinkan masyarakat.

Konkretnya,
korupsi merupakan patologi sosial yang bisa merusak sendi-sendi fundamental
negara. Selama korupsi masih menggurita dan mengejawantah secara masif dalam
praktik bekerjanya cabang-cabang kekuasaan negara, maka kemajuan dan
kesejahteraan rakyat hanya sekadar ilusi, ibarat mengharap datangnya matahari
di tengah gulita malam.

Menurut
hemat saya, ada tiga problematika besar terkait semangat dan awareness dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia, di mana ketiganya membangun sebuah simbiosis  sehingga terbentuk ekosistem sosial yang
ramah terhadap praktik-praktik korupsi.

Pertama,
rendahnya kehendak politik dari pemimpin dalam memimpin pemberantasan korupsi.
Di atas, Jon ST Quah dalam buku Curbing
Corruption In Asian Countries, An Impossible Dream
(2013) mengatakan bahwa
korupsi akan selalu tumbuh subur manakala pemimpin politik atau pembuat
kebijakan publik tidak memiliki kehendak politik untuk memimpin pemberantasan
korupsi.

Faktanya,
para pemimpin politik yakni eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR) justru
seringkali menunjukkan kehendak-kehendak politik yang kontraproduktif dengan
semangat pemberantasan korupsi. “Pembonsaian” dan pelemahan KPK sebagai lembaga
independen melalui sarana legislasi (revisi UU KPK) merupakan contoh aktual
yang menggambarkan bagaimana pemimpin politik negeri ini tidak memiliki
kehendak politik untuk memimpin pemberantasan korupsi. Kondisi inilah yang
menjadi causa proxima mengapa korupsi
tumbuh subur di Indonesia.

Kedua,
lemahnya penegakan hukum dalam bigkai sistem peradilan pidana. Sebagai extra ordinary crime, tindak pidana
korupsi seharusnya dikonsepsikan sebagai perbuatan jahat yang luar biasa
sehingga juga harus mendapatkan sanksi pidana yang luar biasa pula (berat).
Namun faktanya, para koruptor seringkali justru mendapatkan tuntutan pidana
yang rendah dari jaksa, kemudian dijatuhi vonis yang relatif rendah dari hakim,
serta mendapat previlege-previlege saat
mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Menurut
data Indonesia Corruption Watch
(ICW), selama Januari hingga Juni 2020, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada
terdakwa kasus korupsi di berbagai tingkatan pengadilan hanya 3 tahun penjara.
Selama Januari hingga Juni 2020 terdapat 1008 perkara korupsi dan 1043 terdakwa
yang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan
mahkamah agung.

Rinciannya,
pengadilan tingkat pertama menyidangkan 838 perkara korupsi dengan rata-rata
vonis 2 tahun 11 bulan penjara. Pengadilan tinggi menyidangkan 162 perkara
korupsi dengan rata-rata vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Tingkat kasasi dan
peninjauan kembali di mahkamah agung terdapat 8 perkara dengan rata-rata vonis
4 tahun 8 bulan penjara. Bahkan untuk kasus korupsi tindak pidana suap yang
ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun penjara, rata-rata hukuman yang dijatuhkan
kepada 74 terdakwa hanya 1 tahun 7 bulan penjara. Realitas demikian menunjukkan
bahwa korupsi yang berlabel extraordinary
crime
, yang bisa dimaknai sebagai kejahatan yang luar biasa dan reasonable untuk dijatuhkan pidana yang
lebih berat dari tindak pidana biasa nampaknya hanya sekadar macan kertas
belaka.

Fenomena
tersebut membuat efek jera dan resosialisasi (pembinaan) tidak mampu
mengejawantah sebagai prevensi khusus maupun prevensi general. Sederhananya,
orang yang pernah melakukan korupsi tidak takut untuk mengulanginya, sedangkan
orang yang belum pernah melakukan korupsi pun tidak takut untuk melakukan
praktik korupsi.

Ketiga,
sikap permisif rakyat terhadap korupsi. Contoh sederhana yang bisa
menggambarkan bagaimana sikap permisif rakyat terhadap korupsi dapat dilihat
ketika kontestasi politik. Menurut survei Lembaga Ilmu Penghetahuan Indonesia
pada pemilu 2019 lalu, 37 persen responden mengaku menerima politik uang dan
mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih. Realitas ini mendeskripsikan bahwa
masyarakat masih memandang politik uang sebagai bagian dari pemilu. Jika saya refleksikan,
rakyat menghujat korupsi di hilir (saat koruptor tertangkap) tapi membuka
ruangnya di hulu (menerima politik uang).

Pada
akhirnya, ketiga simbiosis korupsi inilah yang menyebabkan praktik-praktik
korupsi di negeri ini terus menjalar secara masif dan sistematik. Seharusnya
bangsa Indonesia malu walau untuk sekadar bermimpi. Bagaimana mungkin
memimpikan minim korupsi kalau eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan
rakyatnya saja permisif terhadap korupsi dan menjadi aktor baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap praktik korupsi tersebut? *

Penulis Adalah Pegiat Hukum

  • Bagikan
You cannot copy content of this page