Pemprov Kalbar Perkuat Sinergi Lintas Sektor dalam Implementasi Program MBG

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektoral dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memimpin pertemuan koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (11/5/2026).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Ria Norsan mengajak seluruh leading sector untuk terus mematangkan persiapan dan pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya validasi data serta pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk isu negatif yang berkembang di media sosial terkait pelaksanaan program tersebut.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan itu ialah adanya perbedaan data antara input administratif dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai Ketua Satgas MBG Kalbar, Ria Norsan meminta seluruh pihak memastikan distribusi porsi makanan dilakukan secara merata dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

“Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada. Semua harus terdata secara real-time,” ujar Ria Norsan.

Pemprov Kalbar juga mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penyimpangan maupun isu korupsi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) diminta melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur umum.

Menurutnya, pengawasan tersebut meliputi sejumlah aspek penting, mulai dari kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas kandungan gizi makanan, hingga keamanan operasional dapur umum agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar.

“Jadi pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran Pangdam, Kapolda, dan Kejati dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan apabila terjadi gejolak di masyarakat.

“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS