Kemenko Infrastruktur Pastikan Pembangunan Pengaman Pantai Matang Danau Berjalan Sesuai Target

Sambas (Suara Kalbar) – Sebagai bagian dari upaya memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat, rombongan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengecek langsung kemajuan pembangunan Pengaman Pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Romi Firman, beserta jajaran Kementerian PU dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Bupati Sambas Satono dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, serta masyarakat setempat.

Pembangunan pengaman pantai sepanjang 135 meter tersebut merupakan hasil perjuangan bersama yang dimulai sejak tahun lalu setelah pemerintah menerima laporan mengenai abrasi yang terjadi secara masif di kawasan pesisir Desa Matang Danau.

“Tahun lalu kami datang langsung ke lokasi bersama Bupati Sambas, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, dan berbagai pihak terkait untuk melihat kondisi abrasi yang terjadi. Setelah itu, kami bersama-sama memperjuangkan usulan ini melalui penyusunan dokumen teknis dan berbagai persyaratan yang dibutuhkan hingga akhirnya mendapatkan dukungan dan alokasi anggaran dari Kementerian PU,” ujar Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Herzaky, pembangunan yang saat ini sedang berjalan menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, pemerintah desa, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita masih ingat ketika sempat muncul berbagai keluhan masyarakat terkait abrasi yang mengancam kawasan ini. Hari ini kita bisa melihat bersama bahwa pembangunan telah berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

Herzaky menegaskan pembangunan pengaman pantai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri PU Dody Hanggodo agar setiap anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia berharap keberadaan pengaman pantai nantinya dapat memberikan rasa aman bagi warga yang selama ini hidup dalam ancaman abrasi yang terus mendekati kawasan permukiman.

“Harapan kami, setelah pembangunan ini selesai, masyarakat tidak lagi dihantui kekhawatiran kehilangan lahan maupun harus memindahkan rumah akibat abrasi. Aktivitas ekonomi masyarakat, lahan pertanian, serta berbagai usaha produktif di kawasan ini juga dapat terlindungi dengan lebih baik,” jelas Herzaky.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, M. Tahid, mengungkapkan pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas telah dilakukan secara bertahap sejak 2020. Ia menjelaskan, struktur pengaman yang digunakan berukuran 80 x 80 x 80 sentimeter dengan berat sekitar satu ton per unit. Pengerjaan dilakukan langsung di lokasi (onsite), sehingga turut menyerap tenaga kerja lokal.

Khusus di Desa Matang Danau, menurut Tahid, masih diperlukan pembangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 355 meter lagi untuk melindungi kawasan yang terdampak abrasi, termasuk lahan pertanian masyarakat. Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki potensi wisata pesisir yang terus berkembang.

Sementara itu, Bupati Sambas Satono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian terhadap penanganan abrasi di kawasan pesisir Matang Danau.

“Sekitar setahun yang lalu kami datang ke lokasi ini setelah menerima aduan masyarakat terkait abrasi yang sangat agresif. Saat itu kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Jika tidak ditangani, bukan hanya pantai yang terkikis, tetapi juga jalan aspal di belakangnya berpotensi hilang akibat abrasi,” ujar Satono.

Menurutnya, pembangunan pengaman pantai sepanjang 135 meter dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar merupakan kabar baik bagi masyarakat setempat karena memberikan perlindungan terhadap permukiman, aktivitas nelayan, pelaku usaha, serta pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Namun demikian, Satono menilai penanganan abrasi masih perlu dilanjutkan karena masih terdapat sejumlah titik rawan yang belum tertangani secara menyeluruh.

“Kami berharap pembangunan dapat berlanjut pada tahun depan. Abrasi di kawasan ini masih cukup panjang dan membutuhkan penanganan lanjutan. Harapannya tidak hanya tambahan sekitar 335 meter, tetapi apabila memungkinkan dapat menjangkau lebih dari 500 meter sehingga seluruh titik kritis dapat terlindungi,” katanya.

Satono menambahkan, penanganan abrasi yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan pesisir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat ini,” tuturnya.

Kepala Desa Matang Danau, Halipi, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pengaman pantai untuk melindungi masyarakat dari abrasi.

“Kami mengucapkan terima kasih karena pembangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sejak tahun lalu ada pengecekan oleh Pak Herzaky dari Kemenko Infrastruktur bersama jajaran Balai dari Kementerian PU. Alhamdulillah sekarang sudah terbangun dan kami berharap pembangunan ini dapat dilanjutkan ke depannya,” ujar Halipi.

Penulis: Diko Eno