Abrasi Pantai Arung Parak Jadi Sorotan, Kemenko Infrastruktur Turun Langsung ke Sambas

Sambas (Suara Kalbar) – Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, meninjau kawasan Pantai Arung Parak, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi abrasi pantai yang terus mengancam permukiman warga, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Herzaky menjelaskan, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan usulan pembangunan pengaman pantai benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Awalnya usulan yang masuk berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah berdiskusi dan meninjau langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat, kami melihat lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena tingkat abrasi yang sangat tinggi,” ujar Herzaky.

Berdasarkan hasil peninjauan, abrasi di Pantai Arung Parak mencapai hampir 20 meter setiap tahun. Kondisi tersebut terlihat dari semakin terkikisnya garis pantai dan hilangnya daratan yang sebelumnya masih dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Ini bukan hanya persoalan lingkungan atau keselamatan masyarakat. Abrasi yang terjadi setiap tahun mengancam permukiman warga, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Bahkan, dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap kawasan perbatasan dan ruang laut Indonesia karena terus berkurangnya wilayah daratan Indonesia,” jelasnya.

Kabupaten Sambas, menurut Herzaky, sangatlah strategis karena menjadi salah satu beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tidak hanya berkaitan dengan keselamatan masyarakat, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis nasional.

“Daerah perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan wajah depan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan mendapatkan perlindungan dan infrastruktur yang memadai,” tegasnya.

Herzaky menambahkan, keberadaan pengaman pantai menjadi semakin penting mengingat kawasan tersebut menghadapi ancaman abrasi yang berpotensi menggerus wilayah daratan dari tahun ke tahun.

“Selain melindungi masyarakat, pengaman pantai juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan mendukung keberlanjutan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Karena itu, usulan ini akan kami bawa dan perjuangkan lebih lanjut di tingkat pusat,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menyiapkan dokumen teknis dan data pendukung yang diperlukan.

“Kami akan mengawal usulan ini bersama pemerintah daerah dan kementerian teknis agar mendapatkan perhatian yang memadai. Harapannya, dapat dirumuskan program yang paling tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Herzaky.

Sementara itu, Bupati Sambas Satono menegaskan kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk menangani abrasi yang terus terjadi setiap tahun. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan.

“Kami berharap negara benar-benar hadir. Abrasi di kawasan ini mencapai sekitar 20 meter per tahun. Setiap tahun masyarakat kehilangan lahan, bahkan rumah-rumah warga terancam. Karena itu kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” kata Satono.

Menurutnya, Kabupaten Sambas sebagai kabupaten paling utara di Kalimantan Barat memiliki peran strategis sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Arung Parak, Junaidi, juga menyampaikan harapan besar masyarakat terhadap pembangunan pengaman pantai yang diusulkan sepanjang sekitar 750 meter tersebut.

“Kami berharap pengaman pantai ini bisa segera terwujud. Setiap tahun abrasi terus terjadi dan mengancam rumah-rumah warga. Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus harus berpindah akibat garis pantai yang semakin terkikis,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Herzaky didampingi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Romi Firman, Bupati Sambas Satono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, serta Kepala Desa Arung Parak.

Penulis: Diko Eno