Bupati Kubu Raya Harap Kebijakan Anggaran Provinsi Lebih Proporsional di Musrenbang RKPD 2026

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan harapannya agar kebijakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih proporsional dan adil bagi daerahnya. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya yang digelar di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (02/04/2026).

Sujiwo menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

“Ini kan memang suatu proses tahapan untuk menuju kepada perda APBD, ya. Tahapan dari mulai musrenbang tingkat bawah, dari mulai dusun, desa, kecamatan, kemudian sekarang kabupaten yang tadi langsung dihadiri Pak Gubernur, yang diwakilkan kepada Pak Sekda,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kehadiran pemerintah provinsi dalam Musrenbang kabupaten bukan sekadar formalitas, melainkan diharapkan hadir melalui kebijakan nyata, khususnya dalam penganggaran.

“Kemudian inti sari daripada musrenbang kabupaten itu adalah kenapa Pak Gubernur hadir. Ada suatu harapan, di mana pemerintah provinsi dalam hal ini, Pak Gubernur, itu betul-betul bisa hadir. Hadir bukan secara fisik, tetapi kebijakan,” katanya.

Menurut Sujiwo, Kabupaten Kubu Raya memiliki sejumlah alasan kuat untuk mendapatkan perhatian anggaran yang proporsional dari pemerintah provinsi.

“Kita tidak ingin mendapatkan perhatian khusus atau lebih dari kabupaten kota lain. Kami hanya ingin mendapatkan perhatian yang proporsional saja. Pertama, Kabupaten Kubu Raya itu adalah penyangga ibu kota provinsi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kubu Raya merupakan daerah hinterland Kota Pontianak, memiliki kontribusi PDRB terbesar kedua setelah Kota Pontianak, serta jumlah penduduk yang termasuk terbesar di Kalimantan Barat.

“Kemudian, kita ini berkontribusi, PDRB kita ini kedua setelah Kota Pontianak. Kemudian yang keempat, penduduk Kabupaten Kubu Raya ini terpadat, terbesar nomor tiga setelah Kota Pontianak dan Sambas,” lanjutnya.

Selain itu, keberadaan bandara dan pusat-pusat pelayanan publik di wilayah Kubu Raya juga menjadi pertimbangan penting.

“Maka dengan pertimbangan itu, saya sebagai Kepala Daerah tentunya atas nama masyarakat Kabupaten Kubu Raya mempunyai harapan agar kiranya kami masyarakat daerah ini betul-betul merasakan kehadiran kebijakan anggaran dari pemerintah provinsi,” tegasnya.

Sujiwo menyinggung alokasi anggaran yang diterima tahun ini dinilai masih minim.

“Contoh tahun ini, kita bukan bicara kekecewaan, tetapi dengan angka yang sebesar 300 juta dan itu pun pokir, saya berpendapat rasanya kok kurang proporsional dalam hal membuat budget policy, dalam hal membuat suatu kebijakan anggaran,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa prinsip keadilan tidak selalu berarti sama rata, melainkan harus mempertimbangkan proporsi kebutuhan masing-masing daerah.

“Adil itu tidak harus sama, tetapi proporsi,” katanya.

Lebih lanjut, Sujiwo berharap aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang dapat diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat, sehingga ke depan Kubu Raya memperoleh perhatian yang lebih baik.

“Saya yakin Pak Gubernur adalah seorang pimpinan yang arif dan bijaksana, kemudian yang aspiratif. Sepahit apa pun, saya harus sampaikan, karena ini adalah suara hati dan suasana kebatinan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk tahun 2027.

“Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Jiwo bahwa kita ini sebenarnya menyusun perencanaan untuk tahun 2027. Menyusun apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi di kabupaten ini. Nah itu kita sinkronkan,” jelasnya.

Ia mengakui adanya keterbatasan anggaran di tingkat provinsi, sehingga bantuan kepada daerah dilakukan secara bergilir.

“Untuk tahun ini memang kita juga membantu kabupaten lain. Jadi bergilir, ya. Dan sebenarnya kita ingin membantu lebih banyak ke kabupaten-kota, tapi memang dalam anggaran kita itu tahun ini transfer ke daerah tidak sebesar sebelumnya,” ungkapnya.

Harisson juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Kita harapkan memang pimpinan daerah, bupati, wali kota itu lebih kreatif dalam menggali PAD maupun menghimpun kekuatan dari luar kabupaten-kota, misalnya dari APBN dan melalui DPR RI,” katanya.

Ia turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dinilai aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga mampu menarik program pembangunan ke daerah.

“Ini keunggulan yang dimiliki oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati di Kubu Raya ini, sehingga mereka dapat bantuan, mungkin pembangunan jalan, mungkin bantuan-bantuan lain untuk membangun daerah ini,” pungkasnya.

Penulis: Maria