Ironi MBG: SPPG Sangat Minim di Daerah Tinggi Stunting, Ratusan yang Fiktif

Oleh: Nabila Azzahra Putri Andifa

Program Makan Bergizi yang digagas pemerintah kembali menuai sorotan tajam setelah berbagai ironi di lapangan terkuak ke publik. Berdasarkan laporan BBC Indonesia dan Harian Kompas yang dirilis pada akhir Juli 2026, terungkap fakta yang memprihatinkan bahwa wilayah Papua, yang secara faktual merupakan daerah dengan tingkat stunting dan gizi buruk yang tinggi, ternyata hanya memiliki sekitar 10 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Situasi ini semakin diperparah dengan temuan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendapati adanya 414 SPPG fiktif tidak beroperasi tetapi tetap mendapatkan kucuran transfer anggaran, sebagaimana dikonfirmasi pula dalam pemberitaan Kumparan pada 29 Juli 2026. Alih-alih menjadi instrumen penyelamatan gizi anak bangsa, pelaksanaan program populis ini justru diwarnai anomali anggaran dan salah sasaran yang mencolok.

Jika ditelisik lebih dalam, realitas pahit tersebut menunjukkan bahwa program populis ini tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan akar masalah stunting dan gizi buruk di akar rumput. Indikator keberhasilan yang diusung oleh para pembuat kebijakan kerap kali hanya berorientasi pada besaran realisasi serapan anggaran, alih-alih berfokus pada terselesaikannya problem mendasar yang melatarbelakangi lahirnya program itu sendiri. Akibat anggaran negara yang besar tersedot habis untuk proyek-proyek pencitraan seperti ini, sektor-sektor krusial yang sejatinya sangat membutuhkan alokasi dana mendesak, seperti mutu pendidikan dan fasilitas kesehatan dasar di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), justru terabaikan secara sistematis, yang pada akhirnya membawa dampak buruk bagi keselamatan kaum ibu dan generasi masa depan.

Lebih dari sekadar program populis, fenomena ini memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dalam sistem kapitalisme demokrasi sering kali menjelma menjadi ajang bancakan bagi para kroni penguasa dan pejabat. Kebijakan yang diambil terbukti tidak berbasis data valid mengenai sebaran stunting di lapangan, melainkan digerakkan oleh kepentingan elite segelintir pihak dan semangat pencitraan politik demi menghadapi kontestasi kekuasaan di periode berikutnya. Sistem demokrasi berbiaya mahal turut melahirkan lingkaran setan penggelembungan dana politik, di mana para penguasa akhirnya lebih sibuk mengamankan barisan pendukung dan membalas budi cukong politik ketimbang memikirkan nasib rakyat kecil yang kelaparan dan menderita.

Menghadapi kerusakan struktural tersebut, perspektif Islam menawarkan solusi mendasar melalui perubahan paradigma pengelolaan negara yang berasaskan akidah Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, penguasa diposisikan sebagai raa’in atau penanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, di mana setiap kebijakan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban mutlak di hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Penderitaan bahkan dari satu orang rakyat jelata akan mendapat perhatian serius dan tidak akan pernah diabaikan, apalagi persoalan krusial yang menyangkut nyawa manusia serta masa depan generasi. Kebijakan negara dalam Islam senantiasa berorientasi murni untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki umat, bukan sekadar mencari panggung pencitraan politik.

Selain itu, tata kelola pemerintahan Islam didukung oleh mekanisme pengangkatan pemimpin (Khalifah) yang bersih, mudah, efektif, dan efisien tanpa memerlukan biaya politik yang tinggi. Ketiadaan transaksi biaya politik yang mahal ini secara otomatis menutup celah terjadinya politik balas budi yang kerap mempermainkan anggaran negara untuk kepentingan segelintir kelompok. Dengan penerapan sistem Islam secara kaffah, yang meliputi pengaturan ekonomi yang adil, politik yang amanah, serta jaminan pemenuhan kebutuhan pokok secara menyeluruh, negara akan mampu mengatasi masalah gizi buruk hingga tuntas sampai ke akarnya, serta melindungi rakyat dari ketertindasan sistem sekuler kapitalistik.

*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS