Kapuas sebagai Masa Depan Ekonomi Hijau Kalimantan

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA

Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap ekonomi hijau (green economy), Sungai Kapuas menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, sungai terpanjang di Indonesia itu selama berabad-abad menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Di sisi lain, dalam beberapa dekade terakhir, Kapuas lebih sering dipandang sebagai ruang eksploitasi sumber daya alam daripada fondasi pembangunan berkelanjutan. Padahal, apabila dikelola secara terpadu, Kapuas memiliki potensi menjadi episentrum ekonomi hijau Indonesia sekaligus model pembangunan kawasan sungai yang inklusif.

Sejarah membuktikan jika peradaban besar hampir selalu tumbuh di sepanjang sungai. Mesir berkembang melalui Sungai Nil, Tiongkok melalui Sungai Kuning dan Yangtze, sedangkan Eropa memanfaatkan Sungai Rhine sebagai jalur perdagangan. Di Kalimantan Barat, fungsi tersebut dijalankan oleh Kapuas. Sungai sepanjang sekitar 1.143 kilometer itu bukan sekadar bentang alam, melainkan ruang sejarah yang membentuk jaringan perdagangan, permukiman, hingga keberadaan kebudayaan masyarakat pesisir dan pedalaman.

 Potensi Sejarah

Sejarawan Anthony Reid (1988) menjelaskan jika kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-15 berkembang melalui jaringan perdagangan sungai yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pelabuhan internasional. Dalam konteks Kalimantan Barat, Kapuas memungkinkan hasil hutan, damar, rotan, emas, dan berbagai komoditas lainnya mengalir menuju pesisir sebelum diperdagangkan ke kawasan Nusantara maupun dunia. Dengan kata lain, sungai merupakan infrastruktur ekonomi jauh sebelum jalan raya dan pelabuhan modern dibangun. Pandangan ini diperkuat oleh Denys Lombard (1996) yang menyebut sungai sebagai bagian dari “medan ekonomi” yang membentuk interaksi sosial, politik, dan budaya di Asia Tenggara. Kapuas bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga ruang lahirnya kota-kota dagang seperti Pontianak, Sanggau, Sintang, hingga Putussibau.

Namun, memasuki era modern, orientasi pembangunan bergeser. Jalan raya menjadi prioritas, sementara fungsi sungai sebagai koridor ekonomi mengalami penurunan. Akibatnya, potensi ekonomi berbasis sungai tidak berkembang secara optimal. Padahal, di tengah meningkatnya isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, sungai justru kembali memperoleh perhatian sebagai aset strategis. Dalam perspektif ekonomi, konsep ekonomi hijau menempatkan sumber daya alam sebagai modal pembangunan yang harus dijaga keberlanjutannya. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP, 2011) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, sungai tidak lagi diperlakukan semata sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai aset produktif yang harus dipelihara.

Joseph Stiglitz (2002) menegaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada kualitas institusi dan pengelolaan sumber daya alam. Daerah yang mampu menjaga kualitas lingkungan justru memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang mengejar pertumbuhan melalui eksploitasi jangka pendek. Kalimantan Barat memiliki seluruh prasyarat tersebut. Kapuas menghubungkan kawasan hulu yang kaya hutan tropis, lahan pertanian, kawasan konservasi, hingga kota-kota perdagangan. Integrasi tersebut memungkinkan pengembangan ekonomi hijau melalui berbagai sektor sekaligus.

Pertama, transportasi sungai. Dibandingkan angkutan darat, transportasi air memiliki konsumsi energi yang lebih rendah serta menghasilkan emisi karbon lebih kecil. Bank Dunia menunjukkan bahwa transportasi sungai dapat menjadi moda logistik yang efisien apabila didukung infrastruktur pelabuhan dan sistem distribusi yang memadai (World Bank, 2023). Revitalisasi pelabuhan sungai di sepanjang Kapuas akan menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi tekanan terhadap jaringan jalan.

Kedua, pengembangan pariwisata berbasis sungai. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa waterfront city mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui jasa, kuliner, budaya, dan ekonomi kreatif. Pontianak memiliki peluang besar mengembangkan identitas sebagai kota sungai modern tanpa kehilangan karakter historisnya. Wisata susur sungai, festival budaya, pasar terapung, serta revitalisasi kawasan tepian sungai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Ketiga, ekonomi berbasis jasa lingkungan. Hutan-hutan di daerah aliran Sungai Kapuas memiliki fungsi penting sebagai penyimpan karbon, penyedia air bersih, dan penjaga keanekaragaman hayati. Nilai ekonomi dari jasa lingkungan tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya perdagangan karbon global. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat lokal akan dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Penguatan Humanisme

Clifford Geertz (1973) mengingatkan pembangunan tidak pernah berlangsung di ruang kosong. Ia selalu berinteraksi dengan nilai budaya masyarakat setempat. Bagi masyarakat Dayak maupun Melayu di Kalimantan Barat, sungai merupakan bagian dari identitas budaya. Kapuas menjadi ruang interaksi sosial, jalur migrasi, sumber pangan, sekaligus pusat ritual adat. Kajian etnografi menunjukkan bahwa masyarakat Dayak mengenal berbagai aturan adat dalam memanfaatkan sungai dan hutan secara berkelanjutan. Pengetahuan lokal mengenai musim, kualitas air, hingga pengelolaan sumber daya merupakan modal sosial yang sangat berharga. Elinor Ostrom (1990) membuktikan bahwa komunitas lokal sering kali mampu mengelola sumber daya bersama secara lebih berkelanjutan dibandingkan sistem yang sepenuhnya dikendalikan negara maupun pasar.

Karena itu, ekonomi hijau di Kapuas tidak boleh hanya dipahami sebagai proyek teknologi atau investasi. Ia harus dibangun di atas partisipasi masyarakat lokal sebagai pemilik pengetahuan ekologis yang telah diwariskan lintas generasi. Dari perspektif sosiologi, pembangunan kawasan sungai juga berkaitan erat dengan modal sosial (social capital). Robert Putnam (1993) menjelaskan bahwa kepercayaan sosial, jaringan komunitas, dan partisipasi warga merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Daerah yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih mampu menciptakan kerja sama ekonomi, mengurangi konflik, serta memperkuat inovasi lokal.

Modal sosial tersebut sesungguhnya telah lama hidup di sepanjang Kapuas. Aktivitas pasar tradisional, perdagangan antardesa, gotong royong masyarakat bantaran sungai, hingga kelembagaan adat menjadi bukti bahwa Kapuas bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial. Sayangnya, berbagai tantangan masih membayangi. Deforestasi, pencemaran sungai akibat aktivitas pertambangan dan limbah domestik, sedimentasi, hingga alih fungsi lahan mengancam keberlanjutan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa degradasi kualitas DAS berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian, perikanan, serta kesehatan masyarakat. Biaya ekonomi yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, Douglas North (1990) menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil memerlukan institusi yang mampu menciptakan kepastian aturan dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Karena itu, pengelolaan Kapuas harus dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.

Strategi pembangunan juga perlu bergeser dari pendekatan sektoral menuju pendekatan bentang alam (landscape approach). Sungai, hutan, kota, pertanian, dan kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kerusakan di wilayah hulu akan berdampak langsung pada kawasan hilir. Sebaliknya, keberhasilan menjaga hulu akan meningkatkan produktivitas ekonomi di sepanjang aliran sungai. Transformasi tersebut sejalan dengan berbagai agenda pembangunan nasional menuju ekonomi rendah karbon. Kalimantan Barat memiliki peluang menjadi laboratorium pembangunan hijau Indonesia karena memiliki kombinasi sumber daya alam, keanekaragaman budaya, serta posisi strategis sebagai pintu perdagangan menuju Malaysia dan kawasan ASEAN.

Pada akhirnya, masa depan Kapuas bukan semata-mata ditentukan oleh panjang sungainya, melainkan oleh cara kita memandangnya. Apabila Kapuas terus diperlakukan sebagai objek eksploitasi, maka kerusakan ekologis akan menggerus fondasi ekonomi daerah. Sebaliknya, apabila sungai diposisikan sebagai modal pembangunan berkelanjutan, Kapuas dapat menjadi penggerak ekonomi hijau yang menciptakan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Saat sejarah masa lalu memberi bukti jika Kapuas pernah menjadi pusat peradaban dan perdagangan Kalimantan Barat. Kini, dalam era yang modern yakni tantangan abad ke-21 kesadaran dalam mengembalikan peran strategis sejarah Kapuas dalam wajah yang baru adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, kawasan Kapuas hendaknya bukan lagi dinilai sebagai koridor eksploitasi, melainkan sebagai koridor ekonomi hijau yang sukses menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perubahan iklim global dan meningkatnya tuntutan pembangunan berkelanjutan, Kapuas sesungguhnya tidak hanya menjadi cerminan dari masa depan Kalimantan Barat, tetapi juga menawarkan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi Indonesia tentang bagaimana sungai dapat menjadi nadi peradaban yang lestari. **

*Penulis adalah Analis, Konsultan, Peneliti, Sejarawan dan Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS