Perkuat Ketahanan Iklim dari Desa, DLHK Kalbar Kawal Pengusulan 8 Desa Jadi Kampung Iklim

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mendampingi delapan desa dan dusun di enam kabupaten untuk diusulkan sebagai lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim). Pendampingan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi yang berkelanjutan di tingkat desa.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada 8–12 Juni 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kalimantan Barat. Program ini didukung melalui skema Results-Based Payment (RBP) REDD+ dari Global Climate Fund (GCF) Output 2. Penyaluran dana dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Lembaga Perantara Bentang Kalimantan Tangguh.

Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan di tingkat tapak.

Kepala DLHK Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran, Veronika Eka Purwanti, menyampaikan antusiasme masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim ini sangat tinggi, namun berbagai kendala sering kali menghambat proses pengusulan. Kendala utama meliputi penyusunan dokumen yang belum memenuhi standar teknis, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam merumuskan indikator kegiatan, serta kelengkapan data pendukung.

“Pendampingan ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kami memastikan bahwa usulan dari desa-desa di Kalimantan Barat tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga kuat secara substansi, sehingga dapat diterima dan mendapatkan pengakuan sebagai Desa Proklim dari pemerintah pusat,” ujar Veronika.

Delapan desa dan dusun yang menjadi fokus pendampingan tahun ini meliputi Dusun Selimau Desa Sutera Kecamatan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara, Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir di Kabupaten Mempawah, Desa Suka Bangun Kecamatan Sungai Betung dan Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung di Kabupaten Bengkayang, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung di Kabupaten Sambas, Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kab. Landak, serta Desa Pantok dan Desa Sungai Ringin di Kabupaten Sekadau.

Menurut Veronika, tujuan utama pendampingan ini tidak hanya untuk memperoleh sertifikat atau penghargaan ProKlim, tetapi memastikan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terintegrasi sebagai bagian dari pembangunan desa. “Target kunci dari program ini adalah tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Proklim yang komprehensif. Selanjutnya, rencana kerja tersebut harus diadopsi ke dalam dokumen perencanaan resmi desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).” ujarnya

Ia menambahkan bahwa adopsi tersebut juga bisa diperkuat melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa atau Peraturan Desa khusus tentang Proklim. “Dengan demikian, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi bagian integral dari pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan resilien”

Melalui pendampingan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap semakin banyak desa yang mampu mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Langkah ini diharapkan sekaligus berkontribusi signifikan terhadap komitmen nasional Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim global.0

Penulis: Ramadhani/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS