Tokoh Masyarakat Kalbar M. Husni Thamrien Soroti Polemik Jalan Viral di Medsos

Pontianak (Suara Kalbar) – Salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Barat, M. Husni Thamrien, turut angkat bicara terkait polemik jalan rusak yang viral di wilayah Sepauk, Kabupaten Sintang.

M. Husni Thamrien adalah Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kalbar.

Ia merupakan Pendiri Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar, Ketua Umum Masyarakat Madani Kalbar, serta mantan Ketua Komisi B DPRD Mempawah.

Haji Thamrien, sapaan akrabnya, mengakui bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan pada dasarnya tidak anti kritik. Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang santun, demokratis, serta berbasis pada data dan verifikasi yang jelas.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat terbuka terhadap masukan. Kritik yang konstruktif tentu akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menyayangkan cara penyampaian kritik yang belakangan viral di media sosial, yang menurutnya diawali dengan eksploitasi anak serta penggunaan bahasa yang tidak pantas.

“Hal seperti ini sangat disayangkan. Kritik itu penting, tapi harus disampaikan dengan etika yang baik. Jangan sampai melibatkan anak-anak dengan narasi yang tidak mendidik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haji Thamrien menilai bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia juga mengapresiasi peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra pembangunan dalam menjaga arus informasi yang sehat, terutama di era digital saat ini.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa masa kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan baru berjalan sekitar satu tahun. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, termasuk dampak resesi akibat konflik di Timur Tengah serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, hal tersebut turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah.

Terkait kondisi jalan rusak yang dipersoalkan, ia menjelaskan bahwa jalan tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.

“Perlu dipahami bersama bahwa tidak semua jalan menjadi kewenangan provinsi. Ada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.

Meski demikian, berdasarkan pemberitaan yang ia ikuti, Gubernur Ria Norsan tetap berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perhuluan, yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Di akhir pernyataannya, Haji Thamrien mengajak masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada Pemprov Kalbar, serta mendukung upaya perbaikan infrastruktur yang membutuhkan waktu dan proses.

“Kami berharap masyarakat tetap bersabar. Silakan menyampaikan kritik yang membangun dengan narasi yang baik. Yang terpenting, jangan lagi mengeksploitasi anak dalam penyampaian aspirasi,” pungkasnya.

Penulis: Distra

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS