Dunia Pendidikan: Antara Semangat Pemerintah dan Realitas yang Terbentur Batas

Oleh :Agustin Pratiwi

Pendidikan adalah gerbang utama menuju peradaban yang maju. Ia bukan sekadar ruang belajar, tetapi pabrik pembentuk karakter dan kompetensi generasi. Namun, di Kalimantan Barat (Kalbar), mimpi besar itu masih terbentur realitas yang memprihatinkan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK di Kalimantan Barat hanya menyentuh 69,39 persen. Ironisnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di pelosok, tetapi juga melanda kawasan perkotaan seperti Pontianak dan Kubu Raya, yang notabene dekat dengan pusat pemerintahan provinsi (pontianakpost.jawapos.com 12/7/2025).

Pemerintah Kalbar memang telah melakukan berbagai upaya untuk menambah unit sekolah baru dan ruang kelas. Namun, daya tampung yang tersedia tetap tak mampu menampung seluruh lulusan SMP yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Data tahun ajaran 2025/2026 menunjukkan bahwa total kursi yang tersedia hanya sekitar 97.948, baik di sekolah negeri maupun swasta (tribunnews.com). Jumlah ini belum mampu menampung seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan. Akhirnya, banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta atau bahkan terancam putus sekolah.

Fakta ini mengungkap satu persoalan mendasar terkait dunia pendidikan saat ini, yakni adanya indikasi lemahnya perencanaan pendidikan. Sekolah memang dibangun, namun diduga kuat tak berdasarkan kajian kebutuhan riil. Di daerah padat penduduk, ruang kelas tak mencukupi, sementara di daerah pinggiran malah kekurangan murid. Ini menandakan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perencana dan penyedia layanan publik yang adil. Terlebih lagi, sebenarnya pemerataan pendidikan bukan hanya soal jumlah gedung, tetapi soal keadilan distribusi fasilitas dan sumber daya yang menjangkau semua anak bangsa.

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah krisis guru. Kekurangan tenaga pendidik, status honorer yang menggantung, serta gaji yang minim membuat profesi guru tidak lagi diminati. Padahal, guru adalah ujung tombak pendidikan. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme sebagaimana saat ini, sektor pendidikan dipandang sebagai beban anggaran, bukan investasi strategis. Bahkan, negara justru mengurangi alokasi dana pendidikan, termasuk memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah hingga riuh demo Kepala Madrasah sempat viral karenanya. Hal ini menjadi faktor kualitas pendidikan terus merosot, dan kesenjangan makin melebar.

Disamping itu, kebijakan sistem zonasi dan keberadaan sekolah “favorit” memperlihatkan wajah nyata kapitalisme dalam pendidikan. Sekolah bernilai tinggi karena fasilitas dan prasarananya, menjadi rebutan warga yang mampu secara finansial. Sementara itu, sekolah di pinggiran terabaikan karena dianggap kurang bonafide. Pendidikan swasta pun menjadi alternatif bagi kalangan menengah ke atas, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu hanya bisa berharap mendapatkan sisa kursi di sekolah negeri yang seadanya. Pendidikan pun berubah dari hak menjadi komoditas, dari jembatan peradaban menjadi alat seleksi sosial.

Lalu, bagaimana memutus mata rantai ketimpangan ini hingga ke akarnya? Islam, sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, menawarkan solusi yang bukan hanya teoritis, tetapi telah terbukti historis: melalui penerapan sistem pendidikan Islam yang membentuk generasi berilmu, bertakwa, dan berdaya saing tinggi.

Dalam Islam, pendidikan bukanlah beban anggaran, melainkan kewajiban negara dan hak rakyat. Negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis dan merata hingga ke pelosok negeri. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah) dan membekali peserta didik dengan ilmu kehidupan yang selaras dengan akidah Islam. Kurikulum dirancang untuk membangun pola pikir dan sikap yang sesuai dengan syariat Allah, menghasilkan generasi yang bertakwa, berilmu, dan siap menjadi pemimpin peradaban yang menjalankan segala amanah atas dorogan takwa.

Menyoal pendanaan, seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung negara dan diambil dari Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan yang mengelola kekayaan milik umum seperti tambang, minyak, hutan, dan laut. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada rakyat, bahkan hingga pendidikan tinggi. Jika dana dari pos tetap tidak mencukupi, negara hanya akan memungut pajak (dharibah) dari warga Muslim yang mampu secara temporer dan terbatas.

Negara juga wajib menjamin kesejahteraan guru, memberikan upah yang layak dan perlindungan status, sehingga profesi guru kembali menjadi pekerjaan mulia yang diminati. Fasilitas yang menopang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, asrama, dan transportasi juga disediakan negara dengan kualitas terbaik agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Ini pula yang pernah diwujudkan dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), yang membangun lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti Madrasah Nizhamiyah, Madrasah Al-Mustanshiriyah, dan An-Nuriyah yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia.

Negara juga membangun infrastruktur publik secara merata, tidak hanya terpusat di perkotaan. Dengan begitu, anak-anak tidak perlu lagi bertaruh nyawa menyeberang sungai dengan seutas tali untuk ke sekolah. Tak ada lagi anak-anak yang kehilangan semangat belajar karena sekolah mereka nyaris roboh atau tidak memiliki guru tetap.

Inilah gambaran ideal pendidikan yang dijalankan dalam sistem Islam. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi juga membangun manusia. Bukan hanya soal kurikulum, tapi juga soal keadilan distribusi, kesejahteraan pendidik, dan jaminan akses tanpa diskriminasi. Islam telah membuktikan kemampuannya membangun peradaban unggul selama berabad-abad karena menjadikan pendidikan sebagai pilar utama kebangkitan umat yang ditopang oleh sistem aturan yang bermuara pada syariat dari Dzat Yang Maha Pengatur.

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS