Suara Kalbar– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 sebagai bentuk komitmen pemerintah memberdayakan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
“Kami memastikan no one left behind berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif. Kami semua terus berusaha agar perempuan tidak hanya sekedar menjadi obyek, tetapi perempuan adalah subyek dalam kegiatan pembangunan,” ujarnya dalam Munas Perempuan ke-2 di Bali, dilansir dari Antara, Sabtu (20/4/2024).
Menteri PPPA, Bintang menuturkan Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 adalah keberlanjutan dari kolaborasi antara Kementerian PPPA, Bappenas, organisasi masyarakat sipil, dan INKLUSI (kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat yang inklusif).
Dia pun menyampaikan apresiasi dengan adanya perubahan besar kelompok perempuan yang kini dipandang sebagai bagian dari pelaku pembangunan. Di mana kelompok perempuan mulai banyak didengar pendapatnya, memiliki keberanian menyampaikan program dan solusi mulai dari tingkat desa hingga pusat, bermanfaat, dan mandiri finansial.
Dia juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap setiap pencapaian dan tekad besar dari kelompok perempuan yang memiliki hati tulus untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Lebih lanjut, Bintang mengatakan saat ini isu kekerasan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Oleh karena itu, sembilan agenda dalam musyawarah tersebut diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan dan program perjuangan isu-isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal.
Musyawarah Nasional Perempuan merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini yang juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, 11 mitra INKLUSI bersama 117 sub mitra lokal. Kegiatan itu mengusung tema Suara Akar Rumput dalam Membangun (untuk Merawat) Indonesia “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi”.
Rangkaian Musyawarah Nasional Perempuan ke-2 dimulai pada 26 Maret 2024 secara daring yang menghasilkan usulan dan rekomendasi terhadap sembilan isu yang diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif.
Munas perempuan itu diikuti berbagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI, desa model dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) binaan Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal.
Kegiatan itu berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten dan 35 provinsi serta melibatkan lebih dari 4.000 partisipan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
