Menteri Koperasi dan UKM Ajak DPD RI Dukung Pembangunan Industri Skala Menengah

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (2/4/2024). (ANTARA)

Jakarta (Suara Kalbar)- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki memperkenalkan program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi kepada DPD RI. Program ini mencakup pembangunan pabrik minyak makan merah dan rumah produksi bersama (RPB) sebagai solusi atas deindustrialisasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Teten menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengalami penurunan kontribusi industri terhadap ekonomi, yang hanya mencapai 18 persen. Hal ini berdampak pada terbatasnya lapangan kerja, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dia menekankan perlunya menciptakan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Hari ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90 persennya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif. Kita perlu melahirkan ekonomi baru … karena kalau tidak, kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujarnya melansir dari ANTARA, Rabu(3/4/2024).

Untuk mengatasi masalah tersebut, Teten mengatakan pihaknya sedang membangun industri skala menengah berbasis koperasi untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi hingga barang jadi agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Menurutnya, kesempatan itu terbuka luas apalagi setiap daerah memiliki keunggulannya sendiri. Terlebih lagi, 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong para petani sawit untuk membangun pabrik minyak makan merah berbasis koperasi.

Terkait rumah produksi bersama, Teten mengatakan telah membangun RPB di delapan lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan daerah, di antaranya cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut, dan garam di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan.

Pada 2024, KemenKopUKM menargetkan membangun rumah produksi bersama di 7 lokasi baru.

Dari sisi pembiayaan, Teten mengatakan pemerintah telah menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM. Pada 2023, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan siap mendukung program strategis KemenKopUKM pada 2024, termasuk dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS